Mensos Risma Soroti Dana Bansos Rp 450 M yang Belum Cair, Kadinsos P3A Prov. Bali: Tidak Benar

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadinsos P3A) Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra menepis pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mengungkap adanya anggaran bansos Juli-September 2021 sebesar Rp 450 miliar yang belum cair. 

Baca juga: Mensos Risma Kecewa 75 Ribu KPM di Bali Belum Dapat Bansos, Begini Tanggapan Pemprov

Baca juga: 75 Ribu Keluarga Belum Terima Bantuan, Mensos Risma Ingatkan Kepala Daerah di Bali Bergerak Cepat

Hal ini terkait pernyataan Risma yang menemukan 75 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Bali belum menerima bansos. 

Berdasarkan perhitungan dari Kemensos, akumulasi anggaran yang belum cair dari Juli sampai September se-Provinsi Bali mencapai sekitar Rp 450 miliar.

"Tidak benar Rp 450 miliar belum cair atau disalurkan ke masyarakat," kata Mahendra dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis 21 Oktober 2021. 

Mahendra menjelaskan, anggaran bansos yang belum cair atau terealisasi pada periode Juli- September 2021 adalah sebesar Rp Rp 6.571.750.000.

Jumlah itu terdiri dari Rp 2.700.150.000 dana Progam Keluarga Harapan (PKH) untuk 3.701 KPM, dan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 KPM.

Sementara, dana bansos dari Kemensos untuk masyarakat Bali dari Januari-September 2021 adalah sebesar Rp 474.101.575.000.

Dana itu terdiri dari PKH sebesar Rp 214.886.775.000 dan BPNT atau Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebesar Rp 259.214.800.000.

Ia memastikan, untuk periode Januari sampai Juni 2021 telah direalisasikan kepada KPM.

"Sedangkan untuk periode Juli sampai September 2021 sebagian besar telah direalisasikan," kata dia.

Baca juga: Desa Adat Kesiman Denpasar Hidupkan Hutan Desa Adat, Tanam Pohon Langka dan Keperluan Yadnya

Baca juga: Akibat Sepinya Penyeberangan, Penyedia Jasa Penyeberangan di Bangli Banyak yang Beralih Profesi

Mahendra mencontohkan, PKH misalnya, dari pagu nominal Rp 73.912.875.000 untuk 106.859 KPM, sudah terealisasi sebesar Rp 71.212.725.000.

Dari jumlah itu, yang belum cair atau terealisasi adalah Rp 2.700.150.000 untuk 3.701 KPM.

Adapun, BPNT dari pagu nominal sebesar Rp 86.620.200.000 untuk 144.367 KPM, sudah terealisasi sebesar Rp 82.748.600.000 untuk 125.009 KPM.

"Artinya belum cair atau belum terealisasi sebesar Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 Keluarga penerima manfaat KPM," tuturnya.

Berdasarkan catatan dari Dinas Sosial, Mahendra mengatakan, dari 3.701 KPM untuk PKH, yang belum melakukan pencairan terdiri dari Kabupaten Badung sebanyak 93 KPM, Kabupaten Bangli 733 KPM, Kabupaten Buleleng 297  KPM.