Berita Bali
75 Ribu Keluarga Belum Terima Bantuan, Mensos Risma Ingatkan Kepala Daerah di Bali Bergerak Cepat
Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah di Provinsi Bali bergerak cepat mendistribusikan bantuan sosial.
Penulis: Zaenal Nur Arifin | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah di Provinsi Bali bergerak cepat mendistribusikan bantuan sosial.
Dari data yang ada, tercatat belum menerima bantuan sekitar 75.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Di hadapan kepala dinas sosial se-Provinsi Bali, perwakilan Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) dan para pendamping sosial, Mensos Risma menekankan agar sesegera mungkin untuk mencairkan bantuan.
Mensos Risma menyayangkan, dengan data ribuan yang belum cair, akan berpengaruh terhadap pemulihan perekonomian.
Baca juga: Mensos Risma Kunjungi Korban, Akses Jalan yang Tertutup Material Longsor Dibersihkan
"Kalau sampai ribuan belum menerima bantuan, ini akan sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi. Kalau cair minimal bisa beli telur, beli beras. Ada pergerakan ekonomi, Pak. Tapi kalau seperti ini, susah, Pak," kata Mensos Risma dalam kegiatan evaluasi penyaluran bansos di Kuta, Bali, Selasa 19 Oktober 2021.
Dia menyatakan, perhitungan akumulasi anggaran yang belum cair dari Juli-September se-Provinsi Bali mencapai sekitar Rp 450 miliar.
"Ini angka yang luar biasa. Kalau ini bisa kita cairkan, akan sangat membantu pergerakan roda ekonomi," ungkap Mensos.
Mantan Wali Kota Surabaya ini juga mengingatkan, kondisi perekonomian Bali belum sepenuhnya pulih.
Dalam kondisi lesu, anggaran negara berupa bantuan sosial menjadi faktor penting yang mendorong geliat perekonomian.
"Kalau masih ada ribuan KPM belum cair, maka ekonomi di level bawah tidak bergerak. Sementara ini sudah pertengahan Oktober, Pak. Kalau tidak segera dicairkan akan segera kena blokir," imbuh Mensos Risma.
Dia juga mengingatkan stakeholder dalam pengelolaan bansos untuk peka melihat perkembangan di tengah-tengah masyarakat.
Mensos meminta hadirin yang berada dalam ruangan rapat untuk menyelami kondisi KPM yang merupakan kelompok masyarakat termiskin.
"Jangan samakan dengan kita dan bapak/ibu yang masih bisa makan. Mereka termasuk yang tidak tahu apakah hari ini bisa makan," katanya.
Oleh karena itu, Mensos meminta semua pihak untuk mempercepat pencarian bantuan, terutama di beberapa daerah di Bali dimana data KPM yang belum transaksi masih cukup tinggi.
Di Kabupaten Bangli, untuk Bantuan Pangan Non Tunai/Kartu Sembako terdapat 900-an KPM belum transaksi pada Juli-September.