Berita Bali
75 Ribu Keluarga Belum Terima Bantuan, Mensos Risma Ingatkan Kepala Daerah di Bali Bergerak Cepat
Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah di Provinsi Bali bergerak cepat mendistribusikan bantuan sosial.
Penulis: Zaenal Nur Arifin | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
lihat foto
Melihat kondisi tersebut, Mensos meminta agar bantuan bisa disalurkan dengan uang tunai dan dirapel.
Untuk keperluan tersebut, Mensos Risma meminta KPM bisa dikumpulkan dan segera dibayarkan hak-haknya.
Mensos menelepon Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana dan Bupati Karangasem I Gede Dana, agar disiapkan tempat untuk bisa menjadi titik pembayaran KPM karena memang banyak KPM yang belum bertransaksi.
Mensos juga menyoroti tantangan geografis di beberapa daerah di Bali seperti di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani yang memerlukan transportasi air melalui Danau Batur.
Mensos minta pembayaran bansos yang belum cair, termasuk yang belum cair sejak Januari 2021, agar dibayarkan secara tunai.
"Saya minta Januari sampai Oktober harus clear. Kalau pake sembako sekian lama ini, pasti jadi busuk bahan makanannya. Jadi saya tidak mau dengan barang. Saya mau dengan uang cash," imbuh Mensos Risma.
Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial di Bali hampir sama dengan di beberapa daerah lain, yakni berkisar pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi, kartu terblokir, KPM pindah alamat, dan KPM meninggal.
Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bali, Dewa Made Mahendra menyebutkan, 75 ribu KPM tersebut merupakan data tambahan pada Oktober 2021.
“Salah dengar itu, yang 75 ribu itu tambahan untuk bulan Oktober, kok. Baru,” katanya.
Mantan Karo Humas Pemprov Bali itu menyebutkan, tugas Dinsos Provinsi adalah melakukan koordinasi, pengawasan dan monitor saja.
Menurut Dewa Mahendra, tugas utama terkait hal tersebut berada di tangan Dinas Sosial kabupaten/kota setempat.
“Bukan, itu kabupaten kewenangannya, saya hanya ngecek monitor aja, itu bisa diselesaikan dengan cara jemput bola seperti tadi, bank juga harus ikut jemput, makanya kayak tadi, gitu aja,” tegasnya.
Pihaknya meminta jajaran Dinsos kabupaten/kota termasuk perbankan Himbara untuk jemput bola melakukan pencairan bansos tersebut.
Baca juga: Mensos Risma Kunjungi Korban Gempa di RSU Bangli dan Beri Santunan
Kepala Dinas Sosial Bangli, I Wayan Karmawan menegaskan, pencairan bantuan bagi KPM di luar dari dari kuasa dinas.
Hal tersebut diungkapkannya saat dihubungi, Selasa 19 Oktober 2021.
