Berita Bali
75 Ribu Keluarga Belum Terima Bantuan, Mensos Risma Ingatkan Kepala Daerah di Bali Bergerak Cepat
Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah di Provinsi Bali bergerak cepat mendistribusikan bantuan sosial.
Penulis: Zaenal Nur Arifin | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
lihat foto
Kata Karmawan, pencairan bantuan merupakan kewenangan bank.
Begitu pun dengan data berapa jumlah KPM yang sudah ataupun belum melakukan transaksi bantuan, juga kewenangan pihak bank.
Sementara pihaknya di dinas, hanya melakukan pendampingan, apabila diminta oleh pihak bank untuk melakukan pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Dalam pendistribusian kartu ada saja kendalanya. Misalnya, masyarakat tidak datang, atau tidak diberi tahu oleh kepala dusunnya sehingga masyarakatnya tidak tahu. Dan sebagainya," ucap dia.
Demikian pula dengan pencairan bantuan, baik Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Karmawan membenarkan ihwal angka 900an PKH yang belum mencairkan.
Namun ia menegaskan hal tersebut dipengaruhi banyak faktor.
Mulai dari belum diberikan kartu oleh bank sehingga belum bisa melakukan transaksi.
"Kemudian juga, sudah dapat kartu, tapi dia belum melakukan transaksi. Itu dipengaruhi banyak faktor. Bisa jadi karena dia ada upacara adat, sehingga belum bisa transaksi. Bisa karena lansia, dan sebagainya," ucap Karmawan.
Dikatakan pula, bantuan ini harusnya dibelanjakan setiap bulan.
Sebab tujuan bantuan ini adalah membantu perekonomian masyarakat setiap bulan.
"Kalau dikumpul-kumpulkan sama dengan nabung toh. Tapi banyak penerima yang mengumpulkan dulu, misalnya dua bulan, baru dibelanjakan. Keinginan pemerintah, menurut keterangan Bu Menteri, adalah bagaimana menggerakkan perekonomian rakyat. Uang itu berputar terus. Masyarakat yang tidak mampu bisa belanja. Tapi masyarakatnya kan beda pemikirannya. Bisa jadi didiamkan. Bisa jadi karena kesibukannya. Banyak faktor," beber Mantan Kalak BPBD Bangli itu.
Karenanya sesuai hasil pembahasan bersama Kemensos dan seluruh kabupaten, disarankan agar KPM yang belum terdistribusikan, baik penerima bantuan PKH maupun BPNT itu segera bisa didistribusikan.
Misalnya KPM yang belum menerima kartu, diharapkan agar bank segera mengeluarkan kartu.
Termasuk juga yang belum transaksi bisa jadi karena masyarakatnya tidak bisa datang, sudah lansia, atau karena sakit, juga agar segera didistribusikan.
