Realisasi Bantuan PKH di Badung Dipastikan Sudah 100 Persen

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Pemkab Badung memastikan bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sudah terealisasi 100 persen.

Meski Menteri Sosial Tri Rismaharini sempat kecewa karena sebanyak 75.000 Kelurga Penerima Manfaat (KPM) di Bali belum menerima bantuan sosial.

Bahkan menurut informasi yang didapat, Menteri Risma juga sempat memberikan apresiasi kepada Kabupaten Badung karena realisasi  bantuan PKH sudah mencapai 100 persen.

Kendati demikian, dari data yang diperoleh di Dinas Sosial Kabupaten Badung untuk PKH Kemensos telah terealisasi sebanyak 4.800 KPM senilai Rp 3.593.150.000 atau sudah 100 persen.

Selain itu , program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) realisasinya mencapai 8.160 KPM senilai 1.626.600.000.

Baca juga: Klarifikasi Video Viral Dewi Pradewi di Medsos, Pemkab Adakan Pertemuan dengan Satpam Puspem Badung

Dinas Sosial Badung pun memastikan tidak ada kendala soal KPM tersebut.

Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa saat dikonfirmasi menyatakan.

Sejak awal Bupati Badung mengintruksikan jajarannya agar mengawal dengan serius pencairan bantuan sosial, baik bantuan pusat maupun dari APBD Badung.

Pasalnya, bantuan itu diberikan untuk membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini.

"Bapak Bupati selalu menekankan agar dilakukan percepatan, bila perlu lembur.

Agar bantuan segera bisa diterima oleh masyarakat yang berhak," katanya, Rabu 20 Oktober 2021.

Terkait realisasi bantuan Kemensos, pihaknya telah meminta penjelasan dari Dinas Sosial Badung.

Bahkan kata Adi Arnawa, untuk PKH realisasinya sudah 100 persen. 

"Ibu Menteri memberi apresiasi kepada Koordinator PKH Badung.

Karena realisasi sudah mencapai seratus persen.

Baca juga: Hadiri Caru Tawur Balik Sumpah Utama di Desa Adat Pelaga Badung, Sekda Adi Arnawa Ingatkan Prokes

Jadi untuk Badung dipastikan tidak ada masalah," tegasnya.

Untuk BNPT yang masih ada sebanyak 183 KPM yang belum direalisasikan.

Semua itu karena masalah kartu hilang sebanyak 140 KPM.

Sisanya sebanyak 43 KPM ada yang meninggal dunia, pindah alamat, serta beririsan dengan bantuan lain.

"Untuk kartu yang hilang, Mensos sudah memerintahkan pihak bank untuk segera menindaklanjuti," ucapnya.

Kendati demikian, disinyalir ada pula KPM sengaja tidak menarik bantuan tersebut.

Bahkan ditarik tiga bulan sekali atau saat ada hari raya tertentu.

"Untuk yang meninggal, Ibu Menteri meminta agar koordinator daerah melapor, kemudian akan dibuatkan pengganti.

Dengan mekanisme KPM pengganti harus masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," terangnya.

Dinas Sosial Kabupaten Badung juga sudah diintruksikan agar terus mengawal pencairan BNPT yang terkendala, agar bisa secepatnya direalisasikan.

Baca juga: Bupati Badung Sampaikan Presentasi Calon Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia 2021

Sehingga bantuan yang diberikan setiap bulan itu bisa direalisasikan ke KPM.

Seperti diketahui, Mantan Wali Kota Surabaya ini mendesak pemerintah daerah di Bali untuk mempercepat realisasi bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut.

Disebutkan sebanyak 75.000 Kelurga Penerima Manfaat (KPM) di Bali belum menerima bantuan sosial tersebut.

(*)