YLPK Bali Memberikan Tanggapan Mengenai Turunnya Harga Tes PCR, Pemerintah Harus Transparan Harga

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - DIREKTUR Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali, Putu Armaya menanggapi turunnya harga tes PCR.

Armaya menelaah turunnya harga tes PCR dari kacamata perlindungan konsumen.

"Dari kacamata perlindungan konsumen, sejatinya kita ini kan sudah cukup lama dalam masa pandemi Covid-19. Di saat-saat sekarang, terutama Bali adalah daerah pariwisata dunia," katanya, Sabtu 30 Oktober 2021.

Ia mengatakan, jika pemerintah bersemangat melakukan pemulihan ekonomi, sejatinya membuka open border, apa pun itu, tentu dengan tidak banyak syarat.

Baca juga: YLPK Bali Harapkan Ada Transparansi Harga Tes PCR Agar Tak Beratkan Konsumen

Yang terpenting yakni syarat protokol kesehatan yang diutamakan.

Mulanya harga tes PCR tergolong mahal, Rp 900 ribu.

Pemerintah menurunkan harga menjadi Rp 495 ribu, dan saat ini menjadi Rp 300 ribu.

"Konsumen itu banyak mengeluhkan harga PCR yang dirasa memberatkan. Di masa pandemi banyak konsumen yang boleh dibilang ekonominya terpuruk, banyak yang di-PHK dan sebagainya. Nah di saat-saat sekarang, katakanlah misalnya banyak masyarakat yang sekadar bertamasya ke Bali, itu dengan kebijakan PCR ini saja banyak yang membatalkan, cancel penerbangannya," tambahnya.

Dia mengatakan, hal tersebut artinya dengan harga PCR Rp 300 ribu dinilai masih memberatkan.

Misalnya saja mereka pergi ke Bali dengan jumlah 10 orang, lalu harga PCR Rp 300 ribu ditambah lagi berapa hari mereka di Bali, dan tentu saja ini dirasa memberatkan konsumen.

"Ini kalau masalah harga, di beberapa negara itu harganya sangat murah. Saya tidak tahu di Indonesia kok harganya sangat mahal. Kami belum melihat harga detail secara pasti di beberapa daerah apakah seragam, mestinya kan seragam untuk harga PCR-nya, khususnya di Bali," lanjutnya.

Menurutnya, masih ada pro dan kontra terkait masalah PCR. Konsumen menginginkan harga PCR yang terjangkau, apalagi di Bali.

Bagi masyarakat yang ingin berlibur ke Bali, tentunya kalau harga PCR terjangkau, kan dirasa tidak memberatkan.

Putu Armaya mengatakan, pemerintah perlu melakukan transparansi mengenai harga tes PCR ini.

"Kalau masalah PCR, sangat perlu adanya transparansi yang dilakukan pemerintah. Masalah Covid-19, penerapan PCR misalnya, ini apakah dari kementerian, apakah dari Satgas. Ini harus tetap memberlakukan atau katakanlah jika membuat kebijakan jangan sampai memberatkan konsumen," ungkapnya.

Di sini yang dibutuhkan konsumen adalah transparansi harga PCR. Jadi konsumen membutuhkan transparansi soal margin yang didapat, karena selama ini banyak konsumen yang tidak mengerti.

Harga PCR jutaan, margin berapa yang didapatkan itu, keuntungannya juga tidak diketahui.

"Jadi ini dari dulu, terutama di Indonesia selama pandemi, dari harga PCR yang katakanlah sangat tinggi di Indonesia. Ini tidak ada kejelasan, transparansi masalah margin, keuntungan atau apa pun dari pemerintah. Harusnya dijelaskan juga dong agar publik tahu biar tidak menduga-duga. Jangan-jangan ini ada dugaan bisnis yang merajalela di masa pandemi. Jangan sampai hal ini terjadi," tambahnya.

Baca juga: Kapasitas Tes PCR Harus Ditambah, Menhub Tinjau Simulasi Wisman di Bandara Ngurah Rai Bali

Dia menjelaskan, masyarakat membutuhkan transparansi, baik dalam kebijakan apa pun, termasuk PCR karena ada UU No8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, atau di pasal 4 yang menyebutkan konsumen memiliki hak atas informasi yang baik, benar, dan jujur.
Jadi masyarakat harus mendapatkan informasi yang baik, benar, dan jujur dari pihak pelaku usaha atau pemerintah terkait masalah PCR ini.

Harusnya ada infomrasi, sehingga informasi ini bisa memberikan informasi yang seluas-luasnya, dan ini memberikan transparansi. (*).

Kumpulan Artikel Bali