Korea Utara
China dan Rusia Mendorong PBB Agar Ringankan Sanksi Terhadap Korea Utara
Mereka juga meminta agar batasan impor Korut untuk minyak olahan dicabut, demikian bunyi draf resolusi tersebut.
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, NEW YORK - China dan Rusia mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) untuk meringankan sanksi terhadap Korea Utara.
Kedua negara itu menghidupkan kembali upaya pada 2019 untuk menghapus larangan bagi Korut mengekspor patung, makanan laut, dan tekstil.
Mereka juga meminta agar batasan impor Korut untuk minyak olahan dicabut, demikian bunyi draf resolusi yang dilihat Reuters pada Senin 1 November 2021.
Baca juga: Anak-anak dan Lansia di Korea Utara Terancam Kelaparan
Baca juga: Korea Utara Tembakkan Rudal Antipesawat yang Baru
China dan Rusia ingin agar dewan yang beranggotakan 15 negara itu mencabut sanksi "dengan maksud meningkatkan penghidupan rakyat sipil" di negara Asia yang terisolasi itu.
Korut telah dikenai sanksi PBB sejak 2006 lantaran mengembangkan program rudal balistik dan nuklir.
Draf resolusi juga memuat usulan pencabutan larangan bagi warga Korut untuk bekerja di luar negeri dan membebaskan sanksi atas proyek kerja sama jalan dan rel kereta api antar-Korea.
Sejumlah diplomat PBB yang berbicara secara anonim mengatakan draf resolusi yang diperbarui itu akan mendapat sedikit dukungan.
Pada tahun 2019, China dan Rusia melakukan pembicaraan informal tentang draf resolusi itu tapi tak pernah mengajukannya ke PBB secara formal.
Pada Senin 1 November 2021, para diplomat mengatakan bahwa kedua negara belum menggelar pembicaraan apapun tentang draf resolusi yang baru.
Sebuah resolusi di DK-PBB memerlukan sembilan suara mendukung dan tanpa veto dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia, dan China agar bisa disahkan.
Baca juga: Kim Jong Un Promosikan Adik Perempuannya Tempati Pos Tertinggi Pemerintahan Korea Utara
Misi Rusia dan China di PBB belum menanggapi permintaan untuk berkomentar tentang draf itu, yang disebut telah beredar di kalangan anggota DK-PBB pada Jumat lalu.
"Selalu jadi kehendak China bahwa kita juga harus mengatasi dimensi kemanusiaan yang disebabkan oleh sanksi dari Dewan Keamanan," kata Duta Besar China untuk PBB Zhang Juni bulan lalu.
Dia menambahkan bahwa draf resolusi 2019 "masih menjadi pilihan".
Juru bicara misi AS di PBB mengatakan semua anggota PBB harus fokus menghadapi mereka yang melanggar sanksi.
Menurutnya, Dewan Keamanan telah berulang kali menegaskan bahwa mereka siap mengubah, menangguhkan, atau mencabut sanksi sesuai kepatuhan Korut.
