Korea Utara

China dan Rusia Mendorong PBB Agar Ringankan Sanksi Terhadap Korea Utara

Mereka juga meminta agar batasan impor Korut untuk minyak olahan dicabut, demikian bunyi draf resolusi tersebut.

Editor: DionDBPutra
AFP/KIM WON JIN
Para pelajar dan pemuda Korea Utara ambil bagian dalam acara tari merayakan 'Hari Pemuda' negara itu di alun-alun Gedung Kebudayaan 25 April di Pyongyang pada 28 Agustus 2021. 

"Namun DPRK belum mengambil langkah untuk mematuhi permintaan Dewan Keamanan terkait program rudal nuklir dan balistiknya yang dilarang," katanya.

Korea Utara secara formal dikenal sebagai DPRK (Democratic People's Republic of Korea).

DK-PBB sudah mengizinkan pemberian bantuan kemanusiaan. Seorang penyelidik hak asasi PBB bulan lalu menyerukan agar sanksi diperingan karena selama pandemi Korut makin terisolasi sehingga terancam kelaparan.

Negara itu telah lama menderita kerawanan pangan. Para pengamat melihat hal itu sebagai dampak dari salah urus ekonomi yang diperparah oleh sanksi dan pandemi.

Sebelum dikenai sanksi, Korut meraup ratusan juta dolar dari ekspor sejumlah komoditas.

Ekspor tersebut kemudian dilarang pada 2016 dan 2017 untuk memotong anggaran program rudal dan nuklir Korut.

Korut melanggar sanksi PBB dengan terus mengembangkan program persenjataan selama paruh pertama 2021 meski kondisi ekonominya memburuk, demikian menurut laporan pengawas sanksi PBB pada Agustus 2021. (antara)

Artikel lain mengenai Korea Utara

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved