Pimpinan Komisi II DPR Minta Seleksi Ulang CPNS 2021 secara Menyeluruh, Begini Tanggapan BKN

TRIBUN-BALI.COM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta pemerintah untuk menggelar ulang seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2021 secara menyeluruh.

Menurut Junimart, sebagaimana dilansir dari laman dpr.go.id, hal ini diperlukan agar dugaan kecurangan yang terjadi saat seleksi tersebut dapat diselesaikan secara clear.

"Jadi biar clear kita mendesak agar seleksi CPNS 2021 itu diulang saja, secara menyeluruh seleksinya. Terlepas ada atau tidaknya anggaran. Ini konsekuensi," ujarnya, Kamis (4/11/2021).

 Diketahui, menurut laporan dari Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN), Suharman, bagi peserta seleksi CPNS 2021 yang terbukti melakukan kecurangan, maka tidak segan-segan untuk didiskualifikasi.

Baca juga: Temukan Kecurangan dalam SKD CPNS, Segera Lapor ke Lapor.go.id, Ini Langkahnya!

Namun, Junimart mewaspadai bagaimana jika ada peserta yang curang namun tetapi lolos dalam seleksi CPNS 2021.

"Bukan diskualifikasi. Ini kan ketahuan, bagaimana dengan yang lolos (seleksi) tapi tidak ketahuan (berbuat curang)," tanya Anggota Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Lantas, bagaimana tanggapan BKN?

Kecurangan terdeteksi Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama menanggapi permintaan DPR untuk menggelar ulang seleksi CPNS 2021 secara menyeluruh usai muncul adanya dugaan kecurangan.

Menurut Satya, kecurangan dalam proses seleksi CPNS hanya terjadi di sebagian kecil titik lokasi (tilok) ujian.

Namun, pihaknya tak menjawab saat ditanya apakah proses seleksi CPNS 2021 perlu diulang atau tidak.

"Kecurangan hanya terjadi di sebagian kecil tilok, dan terdeteksi," ujar Satya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (6/11/2021).

Dugaan kecurangan CPNS

Sebelumnya, heboh soal twit viral adanya dugaan kecurangan terkait seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) beredar di media sosial.

Informasi terkait dugaan kecurangan ini beredar luas di media sosial, Minggu (24/10/2021).

Akun Twitter @txtdaridgmbk yang memviralkan informasi tersebut bahkan membeberkan dugaan kecurangan yang terjadi dalam seleksi CASN di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

Dalam unggahan yang viral itu disebutkan adanya kecurangan terkait salah satu CASN mendapatkan nilai tertinggi hingga CCTV dan lokasi tes yang bisa diatur.

Baca juga: Ganjar Pranowo Tanggapi Kecurangan Tes CPNS di Banyak Daerah, Tidak Ada Ampun!

Tak hanya itu, kecurangan bahkan disebut diduga terjadi sampai ke server Computer Assisted Test (CAT) BKN dengan modus remote access atau kendali jarak jauh.

BKN bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelidiki tentang viral dugaan kecurangan seleksi CASN yang beredar di media sosial.

Kecurangan dengan modus remote access BKN berkolaborasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan BSSN melakukan penyelidikan, dan ditemukan adanya indikasi kecurangan dengan modus remote access dalam seleksi CASN di Buol, Sulawesi Tengah.

Dari hasil penyelidikan didapatkan bukti dukung indikasi kecurangan sebagai berikut:

-Pengaduan masyarakat atas dugaan kecurangan

-Hasil audit trail aplikasi CAT BKN terhadap aktivitas peserta seleksi selama pelaksanaan seleksi

-Laporan kegiatan forensik digital pada perangkat yang digunakan

-Laporan penyelidikan internal oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Buol

-Hasil pemeriksaan terhadap petugas pelaksanaan seleksi, baik dari BKN maupun Instansi Pemerintah Kabupaten Buol

-Rekaman kamera pengawas (CCTV).

Baca juga: Ini Kisi-Kisi Soal SKB CPNS 2021

 Antisipasi dan mitigasi

Sementara itu, dalam proses pelaksanaan seleksi CASN, BKN dan Panselnas telah melakukan upaya antisipasi dan mitigasi bersama dengan BPPT untuk melakukan audit teknologi pada Sistem Seleksi Calon ASN Tahun 2021 (SSCASN dan CAT BKN) sejak 28 Mei 2021.

BKN juga berkolaborasi dengan BSSN untuk melakukan fungsi pengamanan sistem seleksi dengan menggunakan konsep maximum security.

Sementara itu, guna mencegah dan mengantisipasi indikasi kecurangan serupa dalam proses seleksi, BKN melalui Tim Tanggap Insiden Siber BKN (BKN-CSIRT), dan kementerian/lembaga anggota Panselnas CASN 2021 secara berkesinambungan melaksanakan pengawasan ketat terhadap seluruh Tilok ujian, khususnya Tilok Mandiri Instansi.

BKN akan menjatuhkan sanksi bagi peserta maupun oknum yang terlibat jika terbukti melakukan kecurangan.

Meski begitu, BKN memastikan proses penyelesaian upaya indikasi kecurangan ini tidak akan menghambat tahapan seleksi berikutnya.

BKN bersama Panselnas tetap berfokus pada persiapan jelang Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan Surat Kepala BKN 13515/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Jadwal Lanjutan Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK Non-Guru Tahun 2021.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anggota DPR Minta Seleksi Ulang CPNS secara Menyeluruh, Ini Kata BKN",