Breaking News:

Berita Badung

Jadwalkan Turun ke Restoran Karma Kandara Private Beach, Satpol PP Badung Koordinasi dengan DPMPTSP

Untuk memastikan izin yang dimiliki instansi penegak perda kabupaten Badung itu pun berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Istimewa/Zaenal
Karma Kandara - Karma Kandara Tawarkan Paket Inap 2 Malam Rp 15 Juta Lebih, Bisa Menikmati Akomodasi yang Luar Biasa 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung akan menindaklanjuti terkait izin bangunan yang dimiliki Restoran Karma Kandara Private Beach Ungasan.

Untuk memastikan izin yang dimiliki instansi penegak perda kabupaten Badung itu pun berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kasatpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara saat dikonfirmasi Senin, 15 November 2021 mengakui hal tersebut. Bahkan pihaknya sendiri sudah berkoordinasi dengan DPMPTSP setempat.

"Tadi kita koordinasi dengan perizinan. Sehingga kami masih menunggu keputusan DPMPTSP," ujar Suryanegara.

Baca juga: Satpol PP Pertanyakan Izin, Restoran yang Terbakar di Badung, Akses ke TKP Persulit Petugas Damkar

Birokrat asal Denpasar ini mengatakan, saat ini dari pihak DPMPTSP sedang memastikan Izin-izin yang dimilik.

Setelah itu barulah mereka akan turun memastikan pelanggaran yang terjadi pada Restoran Karma Kandara Private Beach Ungasan yang mengalami musibah kebakaran.

"Agar bersinergi, jadi kami pastikan dulu izinnya, setelah itu barulah kami turun dengan perizinan juga," tegasnya.

Seperti diketahui sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kini ditangani  DPMPTSP. Bahkan kewenangan DPMPTSP ini meliputi menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis berkaitan dengan kegiatan perizinan dan non perizinan.

Selanjutnya penerimaan atau penolakan berkas permohonan, Penandatangan dan penerbitan baik secara manual maupun secara elektronik dan melakukan pemungutan retribusi terkait pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved