Breaking News:

Sponsored Content

DPRD dan Pemkab Klungkung Bahas Perda Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Persetujuan Bangunan Gedung

Dua Ranperda yang dibahas dalam paripurna  tersebut yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012

Penulis: Eka Mita Suputra | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
DPRD Klungkung menggelar rapat paripurna, dengan agenda membahas 2 Ranperda yang diusulkan oleh Pemkab Klungkung, Selasa (16/11/2021). 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Anggota DPRD Klungkung menggelar rapat paripurna, dengan agenda membahas 2 Ranperda yang diusulkan oleh Pemkab Klungkung, Selasa (16/11/2021).

Rapat paripurna itu dipimpin oleh Ketua AA Gd Anom dan dihadiri Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta.

Dua Ranperda yang dibahas dalam paripurna  tersebut yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menjelaskan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir diajukan dalam rangka meningkatkan pelayanan fasilitas parkir pada tempat khusus parkir dengan penyediaan tempat parkir harian yang disediakan bagi pengguna layanan parkir yang membutuhkan.

Baca juga: Operasi Zebra Agung 2021, Personel Polres Klungkung Diingatkan Bersikap Simpatik ke Masyarakat

Penyediaan fasilitas tempat parkir harian tersebut memberikan potensi bagi pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang pembangunan daerah melalui retribusi parkir.

" Latar belakangnya selama ini banyak kendaraan yang parkir di terminal, banyak juga yang menginap. Namun kami tidak bisa kenakan retribusi karena tidak ada payung hukum.

Dengan adanya Ranperda ini, kita bisa atur dan kenakan retribusi seperti keadaan sebenarnya," ungkapnya.

Sementara Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, diajukan disusun untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dalam upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan kemanfaatan umum serta pemberian layanan kepada masyarakat.

Khususnya pada  pelayanan persetujuan bangunan Gedung, bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

" Dulu kan ada IMB, dengan UU Cipta Kerja itu tidak relevan lagi. Namun satu sisi kami tetap libatkan akademisi, untuk tentukan standar laik fungsi. Jangan sampai nanti dari APBD kita untuk biayai itu. Minimal manti proses penerbitan sertifikat, pelakat nanti oleh pemohon. Jadi sekali lagi, dulu IMB sekrang PBG (Penyelenggaraan Bangunan Gedung)," ungkap Suwirta.

Sementara Ketua DPRD Klungkung AA Gde Anom menjelaskan, Ranperda tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir menitikberatkan Terminal Galiran untuk parkir khusus.

" Pada dasarnya kami tidak masalah jika iyu dimaksudkan untuk pedagang saat bongkar muat," ungkap AA Gde Anom. (mit/adv)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved