Badung Punya 2 Bulan Kejar PAD, Masih Upayakan Sektor Pajak Saat Pariwisata Sepi

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta mengaku optimistis terkait pendapatan Badung yang menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Giri menyebutkan pendapatan Badung berbeda dengan daerah lainnya di Bali.

"Berkenaan dengan pendapatan daerah, saya ingin sampaikan pendapatan Badung 80 persen dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Itu makanya kami bilang pendapatan Badung beda dengan daerah lain," jelasnya, Selasa 16 November 2021.

Untuk mencapai target PAD, Badung hanya punya sisa waktu dua bulan lagi.

Baca juga: Bupati Badung Giri Prasta Pastikan JLS Berlanjut, Bantah Penundaan Proyek Jalan Lingkar Selatan

Kendati demikian pihaknya tetap berusaha agar pendapatan Badung tercapai sesuai target dalam sisa dua bulan ini.

"Untuk 2021 ink kita masih mempunyai batas waktu untuk pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni sampai tanggal 30 Desember 2021," bebernya.

Terkait dengan sorotan BPK, bupati asal Desa Pelaga, Petang, Badung itu mengaku beberapa upaya telah dilakukan.

Seperti memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak, terutama dari Pajak Hotel dan Restoran.

Ia mengatakan, agar tidak menjadi sorotan, PAD dalam APBD 2022 akan diturunkan.

"Kembali saya tegaskan bahwa pendapatan kabupaten berbeda dengan daerah lainnya sehingga kami harus mengupayakan agar mendapatkan length of stay di Kabupaten Badung," ucapnya.

Ia telah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Presiden agar Pemkab Badung juga mendapatkan bantuan.

"Kami melakukan pemilihan Duta Pariwisata di Badung, itu tujuannya untuk memberikan motivasi, agar pendapatan dari sektor pajak meningkat," tegasnya.

Seperti diketahui, APBD Badung tahun 2022 terancam diturunkan karena tidak pernah terealisasi dari target yang ditetapkan.

Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa mengaku pendapatan Badung sampai disoroti oleh BPK RI lantaran tidak pernah tercapai.

Hal itu pun mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak terealisasi 100 persen.

Kata dia, postur APBD 2022 sebelumnya disepakati Rp 2,9 triliun lebih.

Namun dalam perjalanannya ada sejumlah perubahan, yakni pendapatan transfer dari dana bagi hasil yang awalnya dirancang Rp 800 miliar turun sebesar Rp 54 miliar.

Selain itu, ada sejumlah pendapatan masuk pos lain sehingga penurunan ini otomatis membuat APBD juga ikut turun.

Atas dasar itu pihaknya mengusulkan agar APBD diturunkan menjadi Rp 2,8 triliun lebih.

Tak Jauh dari Target

Tinggal menghitung hari, tahun 2021 berakhir.

Namun angka PAD Badung masih jauh dari target yang ditetapkan.

Namun Pemkab Badung optimistis target bisa tercapai dengan catatan pariwisata Bali sudah pulih.

Kenyataanya satu bulan pariwisata dibuka, belum juga ada wisatawan mancanegara yang datang ke Bali.

Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa mengatakan angka yang bisa diperoleh tidak jauh dari target yang ditetapkan yakni Rp 1,8 triliun.

"Tahun 2021 dipasang Rp 1,9 triliun bisa tidak tercapai. Namun kami meyakini PAD bisa terealisasi sebesar Rp 1,6 di tahun 2021 ini," ujarnya.

Baca juga: Bupati Badung Tinjau PTM Terbatas di Sejumlah Sekolah, Sudah Siapkan Sistem Mitigasi

Posisi PAD Badung sampai Oktober baru tercapai Rp 1,3 triliun.

Dengan sisa waktu dua bulan, sampai Desember diprediksi PAD hanya akan bertambah Rp 269 miliar.

Dengan pendapatan Rp 134 miliar per bulan dipastikan PAD tahun 2021 hanya sebesar Rp 1,6 triliun.

"Jadi rata-rata pendapatan Badung sebanyak Rp 134 miliar, sehingga kami belum berani meyakini terealisasi," jelasnya. (*).

Kumpulan Artikel Badung