Breaking News:

Berita Klungkung

PNS Kasus Asusila Dapat Pensiunan, Vonis 8 Tahun, Sang Putu Diberhentikan dengan Hormat di Klungkung

Sang Putu S, diberhentikan sebagai PNS setelah divonis delapan tahun penjara terkait kasus pencabulan anak.

Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Sang Putu S (berpakaian oranye) saat dimintai keterangan di Sat Reskrim Polres Klungkung. Meskipun diberhentikan sebagai PNS, ia masih mendapatkan hak pensiun - PNS Kasus Asusila Dapat Pensiunan, Vonis 8 Tahun, Sang Putu Diberhentikan dengan Hormat di Klungkung 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Sang Putu S, diberhentikan sebagai PNS setelah divonis delapan tahun penjara terkait kasus pencabulan anak.

Meskipun diberhentikan sebagai PNS, Sang Putu ternyata masih dapat pensiunan.

Ia diberhentikan sebagai PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 1 November 2021.

Pria 57 tahun itu diberhentikan karena terbukti melakukan tindakan cabul terhadap anak.

Baca juga: Berkas Oknum Sulinggih Cabul P21,Polda Bali Koordinasi dengan Kejaksaan Terkait Penyerahan Tersangka

"Jika tidak terjerat kasus dan diberhentikan, masa kerja Sang Putu S sebagai PNS baru akan berakhir November 2022," ujar Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemkab Klungkung, I Wayan Dhiantara, Selasa 7 Desember 2021.

Wayan Dhiantara menjelaskan, sesuai ketentuan, Sang Putu S diberhentikan sebagai PNS karena vonis terhadapnya sudah di atas dua tahun, dan perbuatannya juga sudah menurunkan harkat dan martabat PNS.

Namun Sang Putu S masih mendapatkan hak pensiun karena masih memenuhi syarat sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda Duda Pegawai.

Ada beberapa pertimbangan terkait hal ini.

Sebelum memutuskan hal itu, sudah dilakukan analisis dan ditentukan perbuatan Sang Putu S merupakan perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan tidak berencana.

Berdasarkan peraturan BKN No 3 Tahun 2020, yang dikategorikan sebagai pasal tindak pidana berencana merupakan pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), pasal 353 KUHP (penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu), dan pasal 355 KUHP (penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana).

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved