Berita Bali

Fraksi PDIP Siap ‘Jewer’ Gubernur Bali Jika Hal Ini Terjadi

Fraksi PDIP mengaku siapa ‘menjewer’ Gubernur Bali, Wayan Koster jika ada kebijakan yang salah dalam penerapannya

Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Ragil Armando
Anggota Fraksi PDIP DPRD Bali, Anak Agung Adhi Ardhana alias Gung Adhi (kiri) dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack saat konferensi pers Fraksi PDIP DPRD Bali, di pressroom DPRD Bali, Denpasar, Selasa 14 Desember 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Fraksi PDIP DPRD Bali menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra kritis dari eksekutif dalam membangun Bali.

Bahkan, Fraksi PDIP mengaku siapa ‘menjewer’ Gubernur Bali, Wayan Koster jika ada kebijakan yang salah dalam penerapannya.

Terlebih lagi jika yang tidak ada dampaknya dengan masyarakat.

Seperti diketahui, Koster sendiri merupakan Ketua DPD PDIP Bali.

Baca juga: Selamatkan Pariwisata, Fraksi PDIP DPRD Bali Minta Pemprov Maksimalkan Potensi Wisatawan Domestik

Hal ini seperti diungkapkan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya dalam konferensi persnya di pressroom DPRD Bali, Selasa 14 Desember 2021.

“Kalau ada kebijakan Gubernur Bali salah, kami Fraksi PDIP yang akan menegur pertama. Kami yang akan bertanggungjawab karena ini kader kami di PDIP,” tegas dia.

Pun begitu, menurut pihaknya kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sudah sangat maksimal.

Apalagi, dalam pemulihan ekonomi dan pariwisata Bali yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

“Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Wayan Koster telah memperjuangkan dengan sangat maksimal apa yang menjadi beban Bali,” jelasnya didampingi Anggota Fraksi PDIP DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana alias Gung Adhi.

Dewa Jack sapaan akrabnya mengatakan bahwa pihaknya bersama eksekutif juga telah bekerja keras untuk memulihkan perekonomian Bali.

Sehingga, Fraksi PDIP meminta semua pihak untuk bersabar dan memberi kesempatan eksekutif dan legislatif bekerja dengan baik terlebih dahulu.

Sebab, setiap kebijakan merupakan turunan dari kebijakan yang asalnya dari pemerintah pusat.

“Bagaimanapun kebijakan ini merupakan kebijakan pusat. Tidak bisa keluar dari rel itu. Jika di masyarakat terjadi kesimpangsiuran, itu tentu ada kendala-kendala, mohon sabar. Biarkan kami bekerja dulu,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Dewa Mahayadnya menambahkan jika ada sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada pemerintah dari masyarakat agar bisa memanfaatkan fasilitas di DPRD.

Baca juga: 34 Warga Belum Dapat Ganti Rugi, Komisi III DPRD Bali Pastikan Proyek PKB Jalan Terus, Bakal Disidak

“Kalau ada yang ingin disampaikan bisa diskusi, ini DPRD kan rumah rakyat, datang bersurat dengan baik sesuai mekanisme yang ada,” ujarnya. (*)

Artikel lainnya di Berita Bali

Sumber: Tribun Bali
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved