Peternak Mengadu ke Dewan, Anggota DPRD Bali akan Usulkan Perda Perlindungan Babi

GUPBI Bali khawatir jika stok babi kedepan akan semakin berkurang.

Tentunya akan berdampak pada kegiatan budaya dan keagamaan di Bali.

Seperti diketahui, kegiatan upacara keagamaan di Bali tak pernah lepas dengan babi.

Inilah yang menjadi kekhawatiran tersendiri apabila banyak peternak yang gulung tikar dan beralih profesi.

Sebab selama beternak tak pernah mendapatkan untung.

"Kalau peternak yang mencoba beternak tanpa bantuan dari pemerintah ini, kemudian harga babi tertekan dan sangat murah, kedepan mereka tidak berani beternak. Bayangkan akan terjadi kekosongan produksi di Bali, dan berbahaya untuk menjaga budaya," tegasnya.

Sebelum adanya Pandemi Covid-19, serapan daging babi di Bali cukup tinggi karena adanya pariwisata.

Namun, sejak pandemi serapan daging babi menurun drastis.

Hal tersebut lantaran sektor pariwisata mati suri, penerapan social distancing, hingga pembatasan kegiatan upacara keagamaan.

"Dengan adanya Covid-19, mempengaruhi pariwisata. Sehingga daya serap babi kecil. Yang kita andalkan adalah upacara-upacara. Masalahnya sekarang social distancing lagi nih. Ada regulasi yang melarang kerumunan. Makin kecil lah serapan," tandasnya.

Hary Suyasa menambahkan, babi di Bali bukan hanya sebagai produk ekonomi, melainkan juga produk budaya.

Oleh karenanya, peran pemerintah dalam memberikan perlindungan sangat dibutuhkan.

Misalnya saja, intervensi harga melalui penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Baca juga: Start Up di Sektor Peternakan Hadir di Bali, Panak.id Ajak Investor Bantu Peternak Mendapat Modal

"Kami minta kebijakan pemerintah, bisa tidak membuat kebijakan atau regulasi yang melindungi peternak," pintanya.

Ketua Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi menyatakan, pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung masukan dari para peternak babi tersebut.