Bahas RAPBD 2022 yang Dievaluasi Gubernur,Rapat Banggar & TAPD Badung Memanas hingga Sempat Diskors

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung menggelar rapat terkait hasil evaluasi Gubernur Bali terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Badung tahun 2022 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pad Senin 20 Desember 2021.

Rapat sendiri dipimpin langsung Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I, I Wayan  Suyasa dan Wakil Ketua II, I Made Sunarta.

Sementara TAPD dipimpin langsung Sekda Badung Wayan Adi Arnawa bersama jajarannya.

Menariknya pada rapat tersebut sempat diskors 10 menit, lantaran anggota Banggar menganggap struktur APBD Badung tahun 2022 mendadak berubah dari pembahasan sebelumnya.

Baca juga: Pasokan Menipis, Harga Cabai Rawit di Badung Tembus Rp 95 Ribu/Kg

Mengingat ada beberapa anggaran yang belanja yang ditambah, serta perubahan pendapatan.

Awalnya, rapat berlangsung adem, lantaran  draf APBD 2022 hasil evaluasi gubernur yang dipegang para anggota dewan buram, sehingga tak terbaca.

Namun, begitu draf dibacakan oleh Ketua DPRD Putu Parwata, satu persatu anggota dewan langsung menyangkal.

Saat itu, Parwata menyatakan ada sejumlah pergeseran anggaran setelah dilakukan evaluasi gubernur. 

Pergeseran itu yakni, pendapatan daerah dari Rp 1,9 T menjadi Rp 2,8 T. Pendapatan transfer naik dari Rp 800 M menjadi Rp 807 M. Kemudian pendapatan lain-lain yang sah terdapat beberapa pengurangan sehingga total pendapatan menjadi Rp 2,9 T.

Untuk belanja operasional sebelumnya dirancang Rp 2,399 T naik menjadi Rp 2,52 T.

Kenaikan juga terjadi pada belanja modal dari Rp 502 M menjadi Rp 543 M, sehingga total  belanja menjadi Rp 3,252 T.

"Ini terakhir setelah evaluasi Gurbenur," ujar Parwata saat membuka rapat tersebut.

Belum selesai membuka rapat,  Wayan Suyasa langsung mengomentari pergeseran anggaran yang dievaluasi Gubernur. 

Ia menanyakan jika struktur APBD ada peningkatan, apa itu inovasi eksekutif. Begitu juga belanja modal ada kenaikan untuk apa saja kegiatannya.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 di Abiansemal Badung Sudah Mencapai 99 Persen

"Kalau ada peningkatan belanja untuk apa saja itu," Sentil Suyasa yang juga Ketua DPD Golkar Badung ini.

Menanggapi sentilan tersebut, Sekda Adi Arnawa sempat membeberkan bahwa perubahan yang menjolok pada penambahan belanja, karena pinjaman PEN disetujui. Yakni untuk penataan Pantai Samigita.

"Kita mohon bantuan pusat dan disetujui. Ini menyebabkan belanja kita naik, tapi tidak merubah target pendapatan," katanya.

Selain itu, menurut Adi Arnawa perubahan pada belanja modal juga terjadi karena perintah presiden.

Ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan seperti pelebaran jalan menuju venue G20. Kemudian pembangunan sekolah dan pengadaan meubeler. 

"Sesuai amanat UU Pemkab juga wajib memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada pegawai kontrak. Sehingga ini semua yang baru diakomodir, sehingga APBD terjadi perubahan setelah evaluasi gubernur," jelasnya sembari mengatakan untuk dana Rp 342 M untuk penataan Pantai Samigita itu baru kita terima setelah penetapan APBD.

Kendati sudah dijelaskan, namun Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata langsung mengakui bahwa menurutnya gubernur tidak mungkin melakukan evaluasi dengan meminta daerah menambah anggaran.

Apalagi penambahan tersebut diluar kesepakatan eksekutif dan DPRD di Badung.

"Logika saya evaluasi gubernur pasti ada yang dikurangi. Ini kok barang dan jasa bertambah? Itu tidak mungkin. Kalau penambahan infrastruktur dan sebagainya kita tidak pernah bahas," katanya

Politisi asal Dauh Yeh Cani Abiansemal ini bahkan menyebut sejumlah anggaran yang muncul pasca evaluasi gubernur ini justru sebelumnya ditolak oleh eksekutif dengan alasan Covid.

Baca juga: Seragam Gratis untuk Siswa Baru di Badung Dianggarkan Rp 29 Miliar pada 2022

"Belanja modal yang kita ajukan kemarin tidak ada tambahan, tapi kok setelah ada evaluasi gubernur ini muncul,  Termasuk tidak mungkin gubernur minta penambahan barang dan jasa," kata Alit Yandinata

Dirinya beranggapan banyak muncul anggaran tidak jelas setelah evaluasi gubernur.

Anehnya, dana Bantuan Tak Terduga (BTT) yang sudah disepakati sebelumnya mendadak dikurangi dan digeser ke barang dan jasa.

"Malu dong kita, dulu katanya belum bisa membangun gedung sekolah karena kondisi Covid. Tapi, sekarang mendadak ada pembangunan sekolah dan pengadaan lahan," tambah Ponda Wirawan yang merupakan Koordinator Banggar.

Ponda Wirawan pun minta konsistensi pemerintah dalam menetapkan anggaran dan program kegiatan.

"Sebelum rapat draf (APBD -red) mestinya diberikan kita dulu untuk dipelajari. Ini kami baru dikasi, dan banyak yang janggal," ungkapnya.

Made Sunarta juga mengungkapkan kekesalannya. Pasalnya, hibah dan pokir dewan justru disunat untuk dialihkan ke pengadaan barang dan jasa.

"Saya menyampaikan aspirasi teman-teman, pokir dan hibah sekitar 54 miliar dihilangkan. Ini tentu kami pertanyakan karena ini sudah masuk pembahasan, sementara yang muncul sekarang tidak pernah kita bahas," sambung Sunarta.

Karena semakin banyak anggota dewan yang protes akhirnya Ketua DPRD Putu Parwata langsung menghentikan rapat.

"Iya, begini rapat kita skors 10 menit, biar eksekutif berpikir," kata Parwata.

Setelah TAPD kasak-kusuk dan jeda 10 menit akhirnya Parwata membuka sidang dengan menyatakan bahwa sebelumnya telah terjadi salah hitung di jajaran eksekutif.

"Tadi, ada sedikit salah jumlah," ungkap Parwata.

Menurutnya, berdasarkan evaluasi Gubernur, Pendapatan Daerah total sebesar Rp 2,9 triliun lebih setelah ada pengurangan dana transfer dari provinsi sebesar Rp 6 M.

Kemudian ada penambahan dana pinjaman Rp 263 M  untuk PEN. Sehingga total APBD Badung tahun 2022 sebesar Rp 3,25 T.

"Dalam rapat Banggar ini postur APBD ini yang kita tetapkan," katanya.

Dirinya juga mengakui, bahwa saat ini pihaknya ingin APBD Badung benar-benar  tidak salah angka, tidak salah jumlah, sehingga tepat sasaran sesuai dengan harapan bersama.  (*)

Artikel lainnya di Berita Badung