Breaking News:

Berita Denpasar

Hari ini Eks Sekda Buleleng Dewa Ketut Puspaka Diadili Terkait Dugaan Gratifikasi dan TPPU

Hari ini Eks Sekda Buleleng Dewa Ketut Puspaka Diadili Terkait Dugaan Gratifikasi dan TPPU

Penulis: Putu Candra | Editor: Irma Budiarti
Tribun Bali/Putu Candra
Mengenakan rompi tahanan, Puspaka menjalani pelimpahan dari penyidik Kejati Bali ke JPU Kejati Bali. Hari ini Eks Sekda Buleleng Dewa Ketut Puspaka Diadili Terkait Dugaan Gratifikasi dan TPPU. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Hari ini Eks Sekda Buleleng Dewa Ketut Puspaka Diadili Terkait Dugaan Gratifikasi dan TPPU.

Eks Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng Dewa Ketut Puspaka (58), akan menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Selasa 28 Desember 2021.

Sidang perdana ini akan mengagendakan pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

Dewa Puspaka diadili terkait dugaan gratifikasi pembangunan Bandara Bali Utara Buleleng, pengurusan izin pembangunan Terminal Penerima LNG Celukan Bawang, dan penyewaan lahan tanah Desa Yeh Sanih.

Diduga Dewa Puspaka menerima uang kurang lebih Rp 16 miliar dari proyek tersebut.

Baca juga: Jaksa Limpahkan Berkas Eks Sekda Buleleng ke Pengadilan Tipikor, Dewa Ketut Puspaka Segera Diadili

"Iya sidangnya hari ini," jelas Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) juga Humas Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng AA Ngurah Jayalantara saat dikonfirmasi.

Terkait sidang Dewa Puspaka akan dipimpin oleh hakim Heriyanti didampingi hakim anggota Kony Hartanto dan hakim adhoc Nelson.

Diberitakan sebelumnya, dalam perkara ini Puspaka saat menjabat sebagai Sekda Buleleng diduga telah menerima gratifikasi pembangunan Bandara Bali Utara Buleleng tahun 2018.

Gratifikasi diterima tersangka dari beberapa orang dalam rangka membantu mempercepat pengurusan izin pembangunan Bandara Bali Utara di pusat.

Puspaka juga diduga telah menerima gratifikasi dalam pengurusan izin pembangunan terminal penerima LNG Celukan Bawang dari Perusahaan.

Pula, menerima gratifikasi terkait penyewaan lahan tanah Desa Yeh Sanih Buleleng yang dilakukan oleh perusahaan sejak tahun 2015 hingga 2019.

Dari tindak pidana ini, Puspaka disangkakan pasal 11 atau pasal 12 huruf (a), atau huruf (b), atau huruf (g), Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Sedangkan dari perkara TTPU itu, Puspaka disangkakan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

(*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved