Pemprov Bali Dalami Teknologi Carbon Capture, Hadapi Perubahan Iklim dan Jaga Ekologi Bali

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Provinsi Bali mendalami pemanfaatan teknologi Carbon Capture Storage (CCS) di ruang laut sebagai benteng baru dalam menghadapi perubahan iklim sekaligus menjaga roda perekonomian nasional. 

Upaya strategis ini mengemuka dalam diskusi Sharing Session "Pengembangan Carbon Capture Storage Sektor Minyak dan Gas Bumi" di Kuta, Badung Bali, Senin, 8 Juni 2026. 

Melalui instrumen Penataan Ruang Laut, eksploitasi hulu migas kini tidak lagi sekadar mengejar keuntungan materi.

Melainkan wajib diselaraskan dengan pelestarian ekosistem bawah laut yang menjadi pondasi pariwisata dan budaya kelautan Nusantara.

Baca juga: Pelatih Bali United Ikuti Program Elite di Thailand, Siap Tingkatkan Kualitas Pelatih Indonesia

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian KKP, Kartika Listriana, menegaskan bahwa penataan ruang laut memiliki urgensi vital yang bertindak melampaui sekadar instrumen perizinan birokrasi. 

Menurutnya, tata ruang maritim merupakan ekosistem pengelolaan yang menyelaraskan seluruh kepentingan sektoral mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, hingga pembinaan secara terpadu. 

Indonesia berkomitmen penuh memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43,20 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030, sebagaimana tertuang dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC).

"Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya memiliki peran yang strategis untuk bisa memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan energi dan pertumbuhan ekonomi ini dapat berjalan secara selaras dan terintegrasi, yang tentunya tetap mengedepankan perlindungan terhadap lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan," kata kartika.

Baca juga: Jangan Terlena Jargon Bali Aman, Polsek Denpasar Selatan Warning Warga: Curanmor Intai Kunci Nyantol

"Kita ketahui bersama bahwa dunia global saat ini menghadapi tantangan perubahan iklim, dan perubahan iklim ini juga menjadi prioritas dari kebijakan Bapak Presiden," imbuhnya.

Aspek perlindungan ekologis maritim ini linier dengan arah pembangunan kelautan lokal yang digariskan Pemerintah Provinsi Bali. 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Ir. Putu Sumardiana, memaparkan bahwa visi pembangunan daerah maritim Bali mengacu ketat pada konsep pembangunan Ekonomi Kerthi Bali yang bersumber dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru. 

Kebijakan ini menekankan pentingnya menjaga kesucian, keselarasan, dan keharmonisan alam semesta Bali termasuk ruang udara, darat, laut, hingga perut bumi berlandaskan nilai kearifan lokal Sad Kerthi yang menyangkut Segara Kerthi (penyucian laut).

"Ekonomi Kerthi Bali sektor kelautan dan perikanan diimplementasikan dalam konsep penyelarasan dan penyeimbangan antara pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan konservasi perairan dan kelestarian budaya atau kearifan lokal," tuturnya.

Provinsi Bali juga menghadapi banyak tantangan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut, sehingga perlu mendorong pendekatan ekonomi biru atau blue economy yang menyeimbangkan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya laut.