Breaking News:

Berita Klungkung

Pemkab Klungkung Tandatangani Perjanjian Pinjaman PEN Senilai Rp107 Miliar

Upaya Pemkab Klungkung untuk mendapatkan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), mulai mendapat kepastian.

Istimewa
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta telah menandatangani perjanjian pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional 

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Upaya Pemkab Klungkung untuk mendapatkan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), mulai mendapat kepastian.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta telah menandatangani perjanjian pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui video conference, Kamis 30 Desember 2021.

Sekda Klungkung Gede Putu Winastra menjelaskan, nilai dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut senilai Rp107 miliar.

Rencananya anggaran itu akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan di tiga bidang. 

Baca juga: Polres Klungkung Kerahkan 236 Personel, Sejumlah Tempat Ditutup Jelang Malam Pergantian Tahun

Yakni pemenuhan kebutuhan air bersih melalui optimaliasi Perumda Panca Mahottama, pengembangan Infrastruktur jalan di Nusa Penida serta pengembangan fisik dan fasilitas Kesehatan di RSUD Klungkung.

" Kemarin itu baru penandatanganan perjajian pinjaman, nanti ada tahapan selanjutnya," ungkap Sekda I Gede Putu Winastra, Jumat 31 Desember 2021.

Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi PT SMI PT SMI, Darwin Trisna Djajawinata mengharapkan bantuan ini dapat membantu pemulihan perekonomian di Kabupaten Klungkung yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Semoga dana dialokasikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membangun sarana prasarana penunjang sesuai dengan perencanaan.

Baca juga: Belum Lapor Diri, 14 Petani Penggarap Terjaring Razia di Kecamatan Dawan Klungkung

Sebelumnya Anggota DPRD Klungkung juga mempertanyakan perkembangan pinjaman melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pertanyaan itu disampaikan dalam pandangan umum fraksi-fraksi dalam sidang paripurna, Selasa 23 Desember 2021.

Seperti yang disampaikan Wayan Mardana yang membacakan pandangan fraksi dari Partai Golkar. Ia  menyampaikan, terkait dengan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional  yang tidak kunjung memproleh kepastian persetujuan dari pemerintah pusat.

Menurutnya ketidakpastian tersebut akan berpengaruh pada program tahun jamak yang telah disepakati bersama antara bupati dengan DPRD pada pembahasan KUA dan PPAS 2022.

Baca juga: Belum Launching, Rest Area Goa Lawah Klungkung Ditutup Sampai Awal Tahun 2022

Fraksi Nasdem juga mempertanyakan soal PEN. Pandangan  Fraksi Nasdem yang dibacakan Ida Made Gayatri menyatakan, PEN yang belum mendapat persetujuan dari pemerintah pusat bisa berdampak pada program tahun jaman yang sudah disepakati.

“Terkait dengan dana Pemulihan Ekonomi Nasional yang sampai saat ini belum memperoleh kepastian mengenai persetujuan dari pemerintah pusat yang pastinya akan berpengaruh pada program tahun jamak yang telah di sepakati bersama,” ujar Ida Ayu Made Gayatri. (*)

Berita lainnya di Berita Klungkung

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved