Breaking News:

Berita Badung

Polda Bali Tetapkan Mantan Ketua LPD Ungasan Jadi Tersangka Korupsi, Selewengkan Dana Puluhan Miliar

Polda Bali Tetapkan Mantan Ketua LPD Ungasan Jadi Tersangka Korupsi, Selewengkan Dana Puluhan Milia

Penulis: Adrian Amurwonegoro | Editor: Irma Budiarti
Istimewa
LPD Desa Adat Ungasan. Polda Bali Tetapkan Mantan Ketua LPD Ungasan Jadi Tersangka Korupsi, Selewengkan Dana Puluhan Miliar 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Polda Bali Tetapkan Mantan Ketua LPD Ungasan Jadi Tersangka Korupsi, Selewengkan Dana Puluhan Miliar.

Polda Bali telah menetapkan Mantan Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ungasan berinisial NS sebagai tersangka tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil gelar perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi, seperti Prajuru LPD Desa Adat Ungasan, NS ditetapkan Penyidik Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali sebagai tersangka pada Jumat 24 Desember 2021 lalu.

Hal ini disampaikan Kasubdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali AKBP Ida Putu Wedana Jati saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya, Jumat 7 Januari 2021.

Baca juga: Terkait Dugaan Kasus Korupsi, Dua Pengurus LPD Desa Adat Tuwed Didakwa Pasal Berlapis

Wedana Jati menjelaskan, Polda Bali urung melakukan pemeriksaan NS untuk pertama kalinya dalam statusnya sebagai tersangka  pada Kamis 6 Januari 2022 kemarin, lantaran NS sakit dan dijadwalkan ulang pada Senin 10 Januari 2022

"Tersangka membawa surat sakit untuk pemeriksaan kesehatan, jadi kami jadwalkan kembali," ujar Perwira melati dua di pundak itu.

Wedana Jati menerangkan, kasus ini bergulir setelah NS diduga melakukan penyimpangan kebijakan dalam pemberian kredit di LPD Ungasan hingga mengalami kerugian ditaksir mencapai Rp 28 miliar. 

Tak hanya itu, NS juga diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan penggunaan keuangan hingga merugikan LPD  Ungasan sebesar Rp 4,5 miliar. 

NS disangkakan melanggar pasal Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 9.

Dikonfirmasi terpisah, Mantan Ketua LPD Desa Adat Ungasan NS membenarkan bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Selebihnya, ia irit bicara.

"Iya benar, lebih jelasnya nanti ya," ujarnya.

(*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved