Cegah Wisatawan dan PPLN Kabur Karantina, Kapolri Siapkan Aplikasi Presisi di Pelabuhan Benoa

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Cegah Wisatawan dan PPLN Kabur Karantina, Kapolri Siapkan Aplikasi Presisi di Pelabuhan Benoa.

Kepolisian Republik Indonesia menyiapkan sebuah aplikasi Presisi untuk monitoring karantina para wisatawan maupun Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) di Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar, Bali.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ingin memastikan serangkaian pengawasan terhadap wisatawan, ABK, maupun PPLN yang tiba di Bali melalui Pelabuhan Benoa.

Orang kini tidak bisa lagi kabur karantina karena Polri bisa melacak keberadaan orang yang menjalani karantina melalui aplikasi bernama Aplikasi Karantina Monitoring Presisi itu.

Kapolri ingin menjaga bahwa yang melalui Pelabuhan Benoa juga dalam kondisi melalui standar SOP terkait dengan proses pemeriksaan protokol kesehatan sebelum masuk ke karantina.

Baca juga: Kapolri Cek Posko Presisi Kesiapan Sambut Wisatawan dan PPLN di Pelabuhan Benoa

Sebagaimana disampaikan Kapolri seusai meninjau kesiapan menyambut kedatangan wisatawan penumpang PPLN di Posko Presisi Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar, Bali, Sabtu 15 Januari 2022.

"Dan kami tempatkan petugas aplikasi yang bisa memonitor bagi masyarakat ataupun wisatawan, ABK yang dikarantina dan apabila kabur kemudian dengan aplikasi ini kami bisa segera melakukan pencarian dan membawa kembali masuk," tegas Kapolri.

Aplikasi karantina monitoring Presisi merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu memastikan bahwa masyarakat yang melaksanakan karantina itu betul-betul bisa terawasi dengan baik, dilengkapi dengan fitur-fitur yang bisa digunakan untuk berbicara langsung atau live chat.

"Kemudian juga sedang dilengkapi dengan aplikasi Find People, sehingga pada saat masyarakat keluar, kami bisa melakukan pencarian, pengejaran. Dan kemudian kami berikan syarat khusus, sehingga kemudian di handphone orang yang kabur tersebut juga berbunyi," paparnya.

Aplikasi tersebut begitu sudah keluar dari area tertentu akan muncul notifikasi akan bunyi sirine yang memudahkan polisi untuk mencari.

"Karena di situ akan muncul di titik mana masyarakat yang keluar tempat karantina itu berada, ini bagian dari upaya untuk meyakinkan bahwa proses karantina selama 7 hari atau 10 hari yang ditetapkan pemerintah betul-betul bisa berjalan dengan baik dan jelas," katanya.

Aplikasi Monitoring Karantina Presisi tersebut terus melakukan penyempurnaan terkait dengan fitur-fitur tertentu yang akan ditambahkan.

"Namun untuk saat ini, aplikasi tersebut sudah bisa berjalan untuk melakukan pencarian, namun tentunya akan dilengkapi fitur-fitur. Sehingga sebagai contoh, kami juga tidak bisa terus-menerus mengandalkan posisi dengan menggunakan aplikasi.

Kadang kala kami juga harus melakukan pemeriksaan manual. Hal tersebut tentunya sedang dilakukan peningkatan dan perbaikan," jelasnya.

Menurut Kapolri, rangkaian dari bagaimana melaksanakan proses pengawasan karantina itu penting, guna memastikan karantina tetap bisa dilaksanakan secara disiplin.

Baca juga: Polri Siapkan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi, PPLN Tak Bisa Kabur Lagi

"Ini tentu menjadi bagian yang terus kami awasi. Memastikan seluruh rangkaian proses karantina berjalan dengan baik. Ini semua untuk menjaga masyarakat.

Juga laju Covid-19 tetap bisa dikendalikan dan kita bisa mengelola agar varian baru varian omicron yang saat ini sudah mulai masuk bisa diawasi," jelasnya.

"Kami lakukan pencegahan seoptimal mungkin sehingga tidak berkembang dalam posisi yang tentunya akan meningkatkan lonjakan seperti beberapa waktu yang lalu," imbuhnya.

Jenderal Listyo Sigit menyampaikan, untuk menekan laju Covid-19 perlu sinergitas dan soliditas seluruh stakeholder dan masyarakat.

"Untuk kemudian kembali waspada. Walaupun sudah vaksin 2 kali, tetap laksanakan protokol kesehatan. Pemerintah juga sudah memberikan ruang untuk booster terhadap yang sudah vaksin lebih dari 6 bulan.

Sehingga kita yakin bahwa seluruh masyarakat terjaga imunitasnya, terjaga kekebalannya dari ancaman terhadap varian baru ataupun varian lama, karena kondisi imunitasnya harus diperkuat kembali dengan booster," kata Kapolri.

Di Posko Presisi, Kapolri mengecek simulasi penggunaan aplikasi monitoring Presisi dengan sampling karantina dan peragaan wisatawan, ABK, maupun PPLN yang terlihat di sebuah layar monitor.

Kapolri bersama Gubernur Bali I Wayan Koster dan unsur Forkopimda juga melakukan audiensi dengan petugas dan melihat papan informasi posko. Di Dermaga, Kapolri pun melihat alur kedatangan penumpang.

Mulai dari atas kapal, kemudian mengecek operasional barcode aplikasi monitoring Presisi dan Peduli Lindungi, juga meninjau kesiapan tenaga kesehatan, peralatan kesehatan, dan mobil ambulans.

"Kami melaksanakan pengecekan secara langsung untuk mengetahui bagaimana alur masuknya ABK dan ada beberapa wisatawan yang menggunakan yacht yang masuk lewat Pelabuhan Benoa," kata Kapolri Listyo Sigit setelah peninjauan.

Baca juga: Ketua Asita Bali Tanggapi Rencana Bali Dijadikan Tempat Karantina Pelaku Perjalanan Luar Negeri

"Dari proses masuknya, kami ingin mengetahui bagaimana proses pemeriksaan, khususnya terkait masalah protokol kesehatan karena memang harus betul-betul ketat dalam pengawasan titik-titik yang digunakan pintu masuk pelaku perjalanan luar negeri," sambungnya.

Kapolri mengikuti alur pemeriksaan terhadap ABK dan wisatawan dengan terlebih dulu diperiksa melalui proses antigen pada saat di atas kapal.

"Tadi ada beberapa penyesuaian, kami minta pada saat sebelum turun. Kemudian mengunduh aplikasi Karantina Monitoring Presisi. Dalam proses selanjutnya, kami lihat dilaksanakan beberapa pemeriksaan, swab PCR.

Setelah itu ada ruang khusus yang dipersiapkan apabila ditemukan ABK atau wisatawan yang mungkin ada keluhan terkait kondisi kesehatannya," paparnya.

Kapolri menyebutkan, bagi yang memiliki keluhan penyakit, diperiksa di salah satu ruang kesehatan, setelah itu dipersiapkan mobil ambulans untuk dibawa ke rumah sakit rujukan.

Demikian juga bagi wisatawan ataupun ABK yang sudah melaksanakan swab PCR, selanjutnya dibawa ke tempat karantina yang sudah dipersiapkan oleh Gubernur Bali I Wayan Koster.

"Secara umum saya lihat prosesnya, khususnya terkait pemeriksaan protokol kesehatan dan proses menuju ke tempat karantina, semuanya berjalan dengan baik. Tentunya ada beberapa penyesuaian yang akan kami minta untuk lebih disempurnakan," jelasnya.

Terpisah, Ketua Dewan Pengurus Daerah Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (DPD ASITA) Bali Putu Winastra menanggapi terkait Bali akan dijadikan tempat entry point.

Sebelumnya, seluruh stakeholder pariwisata berharap Bali dibuka jadi entry point, bukan hanya untuk turis asing, namun WNI yang baru saja tiba dari luar negeri.

"Jadi ini PMI ataupun warga negara yang tinggal di sana terus ke Bali. Sebenarnya memberikan manfaat terhadap Bali, terutama, satu, akomodasi, tentu mereka akan butuh tempat karantina. Jadi teman-teman PHRI bisa bergeraklah untuk itu," katanya, Sabtu.

Dia menyatakan, dengan Bali dijadikan tempat entry point, airline akan lebih semangat membawa penumpang ke Bali. Karena tidak hanya yang leissure, tidak hanya yang liburan, tetapi bisnis, PPLN WNI, dapat diangkut secara bersamaan ke Bali, walaupun tujuannya berbeda.

Baca juga: 55 Hotel Siap Karantina PPLN, Lokasinya Tersebar di Wilayah Zona Hijau Bali

"Kemudian, dengan adanya entry point PPLN ini, menjadikan aturannya tidak hanya 19 negara itu bisa ke Bali, tetapi negara-negara lain yang sekiranya menjadi negara low risk country, yang mana persentase vaksinasinya sudah tinggi. Kan otomatis berdampak. Jadi Bali akan bergeliat," tambahnya.

Ia juga mengusulkan karantina tidak dilakukan di kamar. Karantina ini justru diusulkan menjadi karantina wilayah atau di green zone. Pemerintah sebelumnya sudah membuat green zone, yang melibatkan beberapa wilayah.

Seperti Nusa Dua, Sanur, Ubud, namun sampai saat ini green zone belum pernah di-trial. Menurutnya saat ini adalah waktu yang tempat untuk melakukan trial di green zone.

"Sehingga wisman yang datang ke Bali ini tidak merasa jenuh dikarantina karena mereka ada di green zone tersebut. Green zone kan sudah CHSE, pelaku pariwisatanya sudah vaksin lengkap. Sehingga ini bisa menggeliatkan perekonomian, karena restoran dan sebagainya bisa buka," imbuhnya.

Karena wisatawan yang datang ke Bali sudah melewati tahapan-tahapan yang semestinya harus dilakukan, maka dari itu Bali menurutnya lebih baik dijadikan karantina wilayah.

Diharapkan, Bali nantinya memiliki aturan premium. Seperti 3x24 jam hasil PCR negatif, vaksinasi lengkap, dan sertifikat non Covid, asuransi, dan lain-lain. Artinya, wisman sudah memenuhi persyaratan premium saja yang diberlakukan.

"Bali sendiri kan herd immunity-nya sudah baik. Yang mana, persentase vaksinasi tahap I sudah 100 persen, vaksinasi tahap II sudah di atas 90 persen. Ditambah lagi vaksin booster ini kan pemerintah segera lalukan secara bertahap.

Artinya kita selalu berbuat yang terbaik untuk Bali. Kita berharap entry point PPLN ini akan menjadi momentum pariwisata Bali mulai bisa bergeliat. Dua tahun lho, bulan depan ini sudah dua tahun kita berdarah-darah ini," katanya.

(ian/sar)