BENARKAH Ada Perbudakan Modern di Rumah Bupati Langkat? Kapolda Jelaskan Temuan Kerangkeng Manusia

TRIBUN-BALI.COM, MEDAN - OTT KPK terhadap Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin menguak fakta baru yang ditemukan di rumahnya.

Saat aparat masuk rumah Bupati Langkat, menemukan ada tempat menyerupai kerangkeng untuk manusia. 

Untuk apa ada kerangkeng di rumah sang bupati? 

Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak angkat bicara mengenai dugaan adanya perbudakan modern di rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin.

Panca membenarkan menemukan ada tempat menyerupai kerangkeng. 

Kepada wartawan pada Senin (24/1/2022) siang, Panca menjelaskan, saat membantu tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah Bupati Langkat memang menemukan ada tempat menyerupai kerangkeng berisi 3-4 orang.

"Dari pendataan atau pendalaman itu bukan soal 3-4 orang itu. Tapi kita dalami itu masalah apa. Kenapa ada kerangkeng. Dan ternyata dari hasil pendalaman kita, itu memang adalah tempat rehabilitasi yang dibuat yang bersangkutan secara pribadi yang sudah berlangsung selama 10 tahun untuk merehabilitasi korban pengguna narkoba," katanya.

Dikatakannya, orang yang di dalam kerangkeng itu adalah pengguna narkoba yang baru masuk dua hari dan sehari sebelum OTT dan yang lainnya sedang bekerja di kebun kelapa sawit.

"Yang lainnya sedang bekerja di kebun. Jadi pagi kegiatan mereka. Kegiatan itu sudah berlangsung selama 10 tahun. Yang bersangkutan itu menerangkan bahwa itu waktu saya tangkap di perjalanan saya dalami, itu sudah lebih 10 tahun dan pribadi," katanya  

Ketika ditanya mengenai izin, Panca menegaskan tempat rehabilitasi itu walaupun sudah berlangsung selama 10 tahun belum memiliki izin.

Pihaknya sudah mendalami siapa yang bekerja di sana.

Hasil pendalaman, lanjut Panca, mereka adalah warga binaan yang sudah sehat dan dipekerjakan di kebun sawit milik bupati. 

"Dan sebagian besar di sana direhab di sana oleh pribadinya, cukup baik. Kesehatannya bagaimana? Sudah dikerjasamakan dengan puskesmas setempat dan Dinas Kesehatan kabupaten," katanya.

Menurutnya, adanya rehabilitasi tersebut niatnya baik tetapi harus difasilitasi secara resmi.

Pihaknya sudah mendorong BNNP Sumut untuk bisa memfasilitasi yakni diajak dan dibina.