Dewan Minta Pemkab Bangli Perjelas Status Aset Goa Jepang

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Pemerintah Kabupaten Bangli diminta untuk memperjelas status aset Goa Jepang di Penelokan, Kintamani.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles, Kamis 27 Januari 2022. 

Menurut Carles, upaya memperjelas status aset perlu dilakukan mengingat adanya rencana penataan kawasan Penelokan dari Pemkab Bangli di tahun 2022 ini. Pihaknya secara tegas mendukung upaya penataan tersebut.

Karena goa-goa Jepang memiliki nilai sejarah tersendiri, dan perlu dilestarikan.

Namun sebelum dilakukan eksekusi, alangkah baiknya perlu diperjelas kepemilikan asetnya.

"Lokasi Goa Jepang itu kalau tidak salah berada dikawasan milik BKSDA. Jadi sebelum dilakukan penataan, supaya tidak ada masalah dikemudian hari, berkaitan dengan asetnya perlu ditindaklanjuti. Begitupun terkait pemanfaatan lahannya," ujar Carles.

Alasan pihaknya ngotot perlu memperjelas status aset, lantaran tidak ingin terulang masalah dalam pembangunan, hingga menjadi temuan BPK. Seperti pembangunan Pasar Geopark.

"Kami tidak ingin masalah seperti ini berulang kembali. Untuk itu kami meminta Pemkab Bangli betul-betul menindaklajuti dan memperjelas terlebih dahulu keberadaan aset dari goa-goa tersebut sebelum dilaksanakan penataan. Nah kalau ini sudah sip, sistem pemanfaatan atau sistemnya seperti apa, dan nanti ketika selesai membangun asetnya milik siapa kan tidak terjadi permasalahan seperti Pasar Geopark" tegasnya.

Carles yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangli ini berpesan, apabila nantinya penataan goa-goa tersebut telah selesai, pihak terkait dalam hal ini pengelola, diminta agar betul-betul secara kontinuitas melakukan pemeliharaan.

Tujuannya, agar pembangunan yang telah menghabiskan anggaran besar ini bisa terawat dan terpelihara dengan baik. (mer)

Berita Lainnya