Berita Gianyar
Gianyar Kecipratan Megaproyek Pusat Senilai Rp34,3 T, Akan Disediakan Bus Listrik di Ubud
Di tahun 2023 nanti, Kabupaten Gianyar mendapatkan megaproyek dari pemerintah pusat. Tak tanggung-tanggung, nilainya sangat bombastis, yakni Rp34,3 T
Penulis: I Wayan Eri Gunarta | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Di tahun 2023 nanti, Kabupaten Gianyar mendapatkan megaproyek dari pemerintah pusat.
Tak tanggung-tanggung, nilainya sangat bombastis, yakni Rp 34,3 triliun.
Di mana mega proyek tersebut merupakan bagian dari proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Adapun kawasan yang menjadi sasaran proyek KSPN di Kabupaten Gianyar ini meliputi tiga kecamatan, yakni Ubud, Tegalalang dan Payangan atau dalam megaproyek ini disebut dengan Proyek Ulapan.
Dalam proyek ini, Ubud akan ditata ulang. Sebab selama ini, dalam kajian pemerintah pusat, pariwisata Ubud mengalami titik jenuh.
Baca juga: Ibu dan Anak Penipu Putri Arab Ikuti Sidang Perdana dari Dalam Rutan Kelas IIB Gianyar
Baik jenuh dalam hal lalu lintas ataupun pembangunan. Karena itu, fasilitas pedestrian dan jalan akan mengalami perubahan besar-besaran.
Dari segi pembangunan fasilitas pariwisata, di Ubud tidak diperbolehkan lagi ada bangunan baru.
Di mana setiap fasilitas baru, seperti hotel dan akomodasi pariwisata lainnya, akan diarahkan ke Tegalalang dan Payangan.
Dalam mengakses tiga kecamatan ini, para wisatawan akan disediakan fasilitas bus listrik. Semua anggaran bersumber dari APBN. Baik dana kajian maupun proyeknya.
"Kajian untuk Ulapan ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Saat ini kajiannya sudah selesai, sudah diserahkan ke Pak Presiden. Anggarannya juga ditetapkan di nasional, yakni sebesar Rp34, 3 triliun. Sumber dananya dari APBN. Pembangunan akan dimulai pada 2023 sampai dengan 2025," ujar Widarma, Jumat 11 Februari 2022.
Kepada wartawan, Widarma mengungkapkan alasan megaproyek ini didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar.
Di antaranya, disebabkan Ubud yang selama ini menjadi kawasan pariwisata nasional, kondisinya saat ini sudah di titik jenuh.
"Kunjungan wisatawan di Ubud sudah pada ambang batas. Kalau tidak ada pembenahan, maka kunjungan akan turun. Karena pariwisatanya jenuh. Satu penyebabnya adalah kemacetan," ujarnya.
Baca juga: 64 Desa di Gianyar Sudah Terima Transferan DD, Anggaran Tahun Ini Turun Jadi Rp 58 Miliar
Kata Widarma, adapun hasil kajian dari Bappenas terhadap Ubud, satu di antaranya adalah kemacetan Ubud disebabkan oleh kapasitas jalan dengan kendaraan yang masuk tidak seimbang.
Hal ini karena tak sedikit dari masyarakat setempat yang menggunakan bahu jalan sebagai lahan parkir mobil, karena tidak memiliki garase di rumah.