Kritisi Transportasi Massal yang Sering Kosong Penumpang, DPRD Bali Minta Pemprov Lebih Kreatif

DENPASAR, TRIBUN BALI – Kebijakan pemerintah untuk menyediakan transportasi massal kepada masyarakat tampaknya masih jauh panggang dari api.

Pasalnya, hingga saat ini berbagai transportasi massal yang disediakan pemerintah seperti Trans Metro Dewata ataupun Trans Sarbagita masih minim penumpang.

Bahkan, kebijakan pemerintah provinsi Bali terkait sistem operasional kompartemen Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) pada terminal tipe A Mengwi juga belum memperlihatkan perubahan berarti.

Seperti diketahui, sistem kompartemen tersebut mewajibkan para angkutan AKDP untuk menggunakan terminal tersebut sebagai titik pemberangkatan beberapa rute antar kabupaten.

Terkait hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana alias Gung Adhi menyoroti berbagai fenomena tersebut.

Menurutnya, tujuan pemerintah menyediakan moda transportasi tersebut sebenarnya adalah untuk memberikan kenyamanan dan pilihan kepada masyarakat saat bepergian sesuai rute yang ada.

Baca juga: Made Lestariana Terpilih Secara Aklamasi Pimpin PTMSI Buleleng

Baca juga: Susah Tidur di Malam Hari? Anda Bisa Coba Minum Teh Chamomile

Baca juga: Hingga 18 Februari 2022 Sebanyak 639 Penumpang PPLN Telah Dilayani Bandara Ngurah Rai

Hanya saja, dalam perkembangannya justru ia mengakui tidak berkembang dengan baik.

Ia mencontohkan Trans Metro Dewata yang seringkali berhenti di halte tanpa ada penumpang yang naik.

Hal ini malah justru memicu adanya sumber kemacetan di jalan.

“Justru dengan semakin banyaknya angkutan umum dengan rute yang berbeda, menjadikan semakin terintegrasinya moda transportasi bus ini. Masyarakat akan semakin merasa nyaman dengan tersedianya banyak rute tersebut untuk bepergian dalam berkegiatan,” jelasnya, Jumat 18 Februari 2022.

Selain itu, kebiasaan masyarakat Bali untuk menggunakan transportasi lokal sendiri menurut dia masih minim.

Pasalnya, masyarakat Bali mayoritas masih berfokus untuk menggunakan transportasi pribadinya untuk berkegiatan sehari-hari.

Sehingga, justru penyediaan transportasi massal ini membuat beban anggaran bagi pemerintah karena minimnya penumpang.

“Tugas pemerintah adalah menyiapkan. Salah satu indikator kemajuan suatu daerah dalam transportasi adalah suatu yang patut dipuji. Masalah saat ini bus belum popular saya kira situasi Bali belum normal. Gerak ekonominya masih minus,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya meminta para pengelola transportasi massal tersebut melakukan hal kreatif untuk meningkatkan jumlah pengguna moda transportasi bus massal sempurna.

“Integrasi antar moda belum sempurna. Dan satu lagi, kurang kreatifnya dari pengelola dalam mempopulerkan moda bus ini menjadi handicap (keuntungan,red),” tegasnya. (gil)

BERITA LAINNYA