Berita Nasional

INI TANGGAPAN KPU Soal Wacana Pemilu 2024 Ditunda: Tak Ada Pembicaraan Antara Parpol & Pemerintah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi soal munculnya wacana Pemilu 2024 ditunda.

KOMPAS.com / WIJAYA KUSUMA
Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi saat menemui wartawan usai menjadi pematik diskusi di acara sarasehan refleksi pemilu di Digilib Cafe, Fisipol UGM 

TRIBUN-BALI.COM – Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menanggapi soal munculnya wacana Pemilu 2024 ditunda.

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan jika situasi politik nasional Indonesia saat ini baik-baik saja.

Jadi, tidak ada alasan pemilu 2024 ditunda terlebih demokrasi electoral harus sesuai siklus.

"Situasi politik kita saat ini normal. Maka seharusnya demokrasi elektoral kita harus mengikuti siklus konstitusional, bukan sebaliknya," ujar Pramono dikutip Tribun-Bali.com dari Kompas.com pada Selasa 1 Maret 2022 dalam artikel berjudul  KPU: Pemilu Harus Sesuai Jadwal, Situasi Politik Saat ini Normal.

Lebih lanjut, Pramono mengatakan jika Indonesia tidak sedang mengalami krisis sosial-politik sepertinya hal pada tahun 1998 silam.

Baca juga: SOSOK GPH Bhre Cakrahutomo, Raja Mangkunegaran Solo yang Baru: Alumnus UI, Usia 24 Tahun

Baca juga: Wacana Pemilu 2024 Ditunda Muncul, PDIP dan JK Tegas Tolak, Sebut Cederai Konstitusi

Baca juga: Jelang Pesta Demokrasi 2024, Airlangga: Golkar Bertekad Kuningkan Pulau Sumatera di Pemilu 2024

Kondisi saat itu mengharuskan ada perubahan kepemimpinan nasional di tengah jalan dan baru diikuti dengan amandemen konstitusi.

Penundaan Pemilu Harus Berdasarkan Amandemen UUD 1945

Di sisi lain, menurut Pramono, penundaan pemilu harus didahului dengan amandemen UUD 1945.

Apabila tidak ada amandemen, penundaan pemilu menjadi tidak sesuai dengan tata aturan hukum atau inkonstitusional.

"Penundaan pemilu hanya mungkin dilakukan jika didahului dengan amandemen UUD 1945, khususnya pasal 22E ayat 1.

Sementara itu, pengambilan keputusan dalam proses amendemen kan juga tidak mudah," ujar Pramono.

"Karena itu, jika tidak ada amandemen, maka penundaan pemilu merupakan tindakan inkonstitusional," tuturnya. Adapun bunyi pasal 22E ayat 1 yakni "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".

Pramono menegaskan, KPU tetap tunduk kepada konstitusi dan undang-undang terkait dengan munculnya usulan penundaan pemilu.

Ia melanjutkan, sepanjang konstitusi dan UU Pemilu tidak diubah, KPU tetap akan bekerja sesuai tahapan dan jadwal yang sudah direncanakan.

Saat disinggung apakah akhir-akhir ini KPU telah diajak berbicara soal wacana penundaan pemilu, Pramono menyatakan tidak ada.

"Sejauh ini tidak ada obrolan seperti itu, baik dari sebagian parpol maupun dari pemerintah (Kemendagri)," ujar dia.

Oleh karena itu, Pramono menilai usulan penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 hanya sebagai wacana politik.

Ia berpegang pada keputusan bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR RI yang sudah menetapkan hari pemungutan suara Pemilu 2024 jatuh pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Rusia Targetkan Kuasai Ibu Kota Ukraina 2 Maret 2022, Citra Satelit Perlihatkan Konvoi Militer 64 Km

Baca juga: Siap Bentuk Panwas Kecamatan Songsong Pemilu 2024, Bawaslu Kunjungi Camat se-Tabanan

Baca juga: Pemilu Serentak 2024 akan Digelar Tepat di Hari Valentine, KPU Jembrana Lakukan Sosialisasi Hari Ini

 

"Jadi kalau ada suara-suara di luar itu, ya kami anggap hanya sebagai wacana politik. Tidak berdampak apapun pada jadwal pemilu yang sudah diputuskan," ujar dia.

Pramono menjelaskan, wacana itu akan berdampak kepada jadwal pemilu jika ditindaklanjuti dengan usulan fraksi-fraksi di komisi II DPR untuk mengubah keputusan bersama yang sudah diambil.

Karena itu, sepanjang tidak ada usulan baru, keputusan bersama soal Pemilu 2024 akan terus berlaku.

PDIP Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

Sedangkan, partai politik pimpinan Megawati Soekarnoputri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tegas menolak wacana tersebut.

Menurut Masinton Pasaribu, anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan mengatakan wacana tersebut sama saja melanggar konstitusi.

Lebih lanjut, ia menegaskan PDIP menolak usulan penundaan pemilu.

SEPUTAR Aturan Baru JHT: Dikritik Puan Maharani, Padahal Mengacu UU yang Pernah Diteken Megawati (Dok - Presiden terpilih, Joko Widodo (dua kiri) berbincang dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri (dua kanan) dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Puan Maharani (kiri) serta Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Marina Convention Center (MCC), Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2014).
SEPUTAR Aturan Baru JHT: Dikritik Puan Maharani, Padahal Mengacu UU yang Pernah Diteken Megawati (Dok - Presiden terpilih, Joko Widodo (dua kiri) berbincang dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri (dua kanan) dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Puan Maharani (kiri) serta Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Marina Convention Center (MCC), Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat 19 September 2014. (Tribun Jateng/Wahyu Sulistiyawan)

Termasuk penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Sikap PDIP ini sejalan dengan pernyataan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri, soal komitmen bernegara.

"Kami dari berbagai pembekalan pengarahan yang disampaikan oleh Ibu Megawati, jauh sebelumnya, beliau selalu menekankan pentingnya komitmen bernegara,” dikutip Tribun-Bali.com dari Tribunnews.com pada Selasa 1 Maret 2022 dalam artikel berjudul PDIP Tegas Tolak Wacana Penundaan Pemilu, Singgung soal Pernyataan Megawati.

"Yakni kepatuhan kepada konstitusi dan perundang-undangan."

Baca juga: Konvoi Rusia Sepanjang 64 Km Dekati Ibu Kota Ukraina, Vladimir Putin: Siagakan Nuklir!

Baca juga: Temui Bawaslu, BIN Daerah Bali Siap Beri Dukungan Intelijen Awasi Dunia Maya di Pemilu Serentak 2024

Baca juga: Airlangga Hartarto Kumpulkan Para Ketua DPD I Golkar, Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024

 

"Kalau di situ saya berpandangan Ibu Mega itu orang yang memegang teguh hal-hal yang prinsip dan nggak bisa ditawar-tawar dalam konteks itu."

"Terkait dengan adanya usulan untuk melakukan penundaan Pemilu atau segala macam, nah prinsipnya kalau PDIP Perjuangan menolak," tegas Masinton dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin 28 Februari 2022.

Jusuf Kalla Tolak Wanca Pemilu Ditunda

Senada dengan PDIP, Jusuf Kalla (JK) Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 itu pun menolak wacana pemilu 2024 ditunda.

“Pemilu diundur itu tidak sesuai konstitusi, Iya, tidak setuju,” tegas JK saat ditemui pada Peringataan Satu Abad Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), di Jakarta, Senin 28 Februari 2022 seperti dikutip Tribun-Bali.com dari Kompas.tv pada Selasa 1 Maret 2022 dalam artikel berjudul Soal Penundaan Pemilu, Jusuf Kalla: Kalau Tidak Taat Konstitusi, Negeri Ini Akan Ribut.

JK menyatakan seluruh elemen bangsa harus taaat pada konstitusi.

Karena konstitusi sudah mengamanatkan pemilihan umum digelar lima tahun sekali, maka menurut JK hal itu harus dipatuhi.

“Sebagai bangsa, sebagai rakyat kita taat konstitusi. Konstitusi mengatakan (pemilu) lima tahun, yah lima tahun,” ujarnya.

Menurut JK, jika ketentuan konstitusi tersebut dilanggar, yang bakal terjadi adalah keributan.

“Kalau kita tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut,” tukas JK yang juga merupakan ketua Dewan Masjid Indonesia ini.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengklaim banyak yang setuju dengan usulan penundaan Pemilu 2024.

Baca juga: BREAKING NEWS: Solo Punya Raja Baru, GPH Bhre Resmi Ditetapkan Raja Mangkunegaran X

Menurut Muhaimin, klaim tersebut didasarkan atas analisa big data perbincangan di media sosial.

Berdasarkan analisa big data, dari 100 juta akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung dan 40 persen menolak penundaan pemilu.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam pengambilan keputusan," kata Muhaimin, Minggu 27 Februari 2022.

Menurutnya, kini big data menjadi dasar pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei.

Peralihan terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja, sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang.

(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved