Jokowi Wajibkan Beli Produk Dalam Negeri, Kurangi Produk Impor Tingkatan Ekonomi

Seperti CCTV, seragam dan sepatu TNI dan Polri, alat kesehatan dan tempat tidur rumah sakit, alsintan dan traktor pertanian, ATK, dan lainnya.

Baca juga: Anggaran Pemerintah Pusat untuk Belanja Barang dan Modal Melalui APBN Tahun 2022 Sebesar Rp538,9 T

Presiden Jokowi juga meminta agar produk UKM segera masuk ke e-katalog LKPP.

Ditargetkan pada akhir 2022, sebanyak 1.000.000 produk UKM mampu hadir dalam e-katalog LKPP untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, optimalisasi belanja dari pemerintah pusat dan daerah, K/L dan BUMN akan mendorong para pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksinya.

"Sekarang dengan penyederhanaan regulasi di LKPP ditambah afirmasi dari Bapak Presiden, tidak ada lagi yang menghambat pengadaan barang dan jasa untuk UMKM dan akan memudahkan KemenKopUKM," ujar Menteri Teten.

Menteri Teten menegaskan, pihaknya akan lebih fokus di pendampingan dan kurasi produk UMKM agar produk mereka siap.

Dari segi pembiayaan juga sudah tidak lagi menjadi persoalan untuk UMKM agar dapat memproduksi dalam jumlah yang besar.

Pihaknya juga sudah membuat daftar produk impor yang dapat diganti dan dibuat dari dalam negeri.

Menteri Teten pun menegaskan akan menggandeng importir untuk mengalihkan produksi dari dalam negeri.

"Kami sudah ada pembicaraan dengan mereka dan data di kementerian dan lembaga yang masih impor untuk diproduksi dalam negeri. Kami yakin hampir semua bisa diproduksi dalam negeri dan ini bagus untuk pertumbuhan UMKM. Pada April 2022 nanti kami akan lakukan business matching di Gedung SMESCO Jakarta dengan Kemenparekraf untuk merealisasikan Rp 200 triliun lagi," ucapnya.

Menurut Menteri Teten, Presiden Jokowi juga mengingatkan, selain belanja pemerintah, konsumsi masyarakat melalui e-commerce juga menjadi perhatian.

Ia mengingatkan untuk e-commerce cross border yang produknya masih impor harus segera diingatkan untuk tidak melakukan hal tersebut. Pasalnya, konsumsi dari dalam negeri juga dikatakan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Maka dari itu, komitmen dari e-commerce cross border juga diperlukan untuk mendongkrak belanja produk lokal.

"Sebelum pandemi kan 52 persen ekonomi Indonesia digerakkan oleh konsumsi masyarakat. Jadi butuh komitmen e-commerce untuk mengandalkan ekonomi dalam negeri. Jadi bukan hanya pemerintah tapi masyarakat dan e-commerce," kata Teten. (*)

Kumpulan Artikel Nasional