Sponsored Content

Dewan Soroti Kenaikan Angka Kemiskinan di Klungkung

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Klungkung AA Gde Anom, dan dihadiri Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta.

Penulis: Eka Mita Suputra | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Rapat paripurna Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati tahun 2021 di Kantor DPRD Klungkung, Kamis (31/3/2022). 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - DPRD Klungkung memberikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klungkung Tahun Anggaran 2021.

Hal itu disampikan dalam rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD Klungkung, Kamis (31/3/2022).

Masalah meningkatnya kemiskinan, menjadi salah satu hal yang disoroti dewan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Klungkung.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Klungkung AA Gde Anom, dan dihadiri Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta.

Baca juga: Tak Mau Korbankan Siswa, Bupati Klungkung Izinkan PTM Terlaksana di Wilayah Cakupan Vaksnasi Rendah

Dalam rekomendasi dewan yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru mengungkapkan, dewan secara umum menilai kinerja bupati dalam penyelenggaraan daerah tahun 2021 sudah sangat baik.

Namun ada rekomendasi yang diberikan anggota dewan, untuk perbaikan kedepannya.

Salah satunya yakni masalah kemiskinan.

Dari data LKPJ tahun 2020 dan LKPJ 2021, jumlah penduduk miskin di Klungkung bertambah dari semula 8,76 ribu jiwa (LKPJ 2020), menjadi 10,19 ribu jiwa (LKPJ 2021).

Meskipun secara kuantitas jumlahnya terkecil di Bali, namun bagi anggota dewan jika ditinjau dari angka persentase, ternyata Klungkung tahun 2021 menyandang persentase penduduk miskin tertinggi ketiga di Bali. Yakni sebesar 5,64 persen, setelah Kabupaten Karangasem sebesar 6,78 persen, dan Buleleng 6,12 persen.

" Keadaan ini agar lebih diatensi oleh bupati, untuk nantinya antara kemiskinan dan persentase agar seimbang," ungkap Wayan Baru.

Selain itu kunjungan wisatawan ke Klungkung menurun drastis dalam masa pandemi Covid-19, yakni dari 839.790 orang tahun 2019, menjadi 126.393 orang tahun 2020, dan hanya 61.438 orang tahun 2021.

Implikasinya terjadi penurunan PAD pada Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp 4 miliar lebih, dibanding target rencana pendapatan retribusi dalam APBD 2021.

" Hal ini agar menjadi atensi bupati, untuk perencanaan target reteibusi R-APBD 2022 perubahan. Supaya lebih cermat, dikaitkan dengan pandemi yang sudah melandai saat ini," ungkapnya.

Sementara Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengharapkan tahun 2022 terjadi penurunan angka kemiskinan di Klungkung. Walau dirinya mengakui ini tidak mudah.

Baca juga: Tak Mampu Bayar Sedot Septic Tank,Pengusaha Potong Ternak di Klungkung Pilih Buang Limbah ke Selokan

" Pandemi ini selain memukul ekonomi keluarga, juga banyak yang kehilangan pekerjaan. Sehingga sangat berpengaruh pada angka kemiskinan," jelasnya.

Ada beberapa strategi yang digarap untuk mengatasi hal ini, seperti entrepreneur masuk desa, dan penguatan kembali sektor pertanian dan kelautan.

" Tahun 2023 nanti, anggaran kita sebagian besar diarahkan ke program pemulihan ekonomi," jelas Suwirta. (*)

Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved