Berita Denpasar
Rektor Universitas Udayana Tegaskan Tanah di Area Unud yang Dipermasalahkan Adalah Milik Negara
Prof Antara Tegaskan Tanah Diarea Unud Yang Dipermasalahkan Adalah Milik Negara
Penulis: Ni Luh Putu Wahyuni Sari | Editor: Harun Ar Rasyid
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Rektor Universitas Udayana (Unud), Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, berikan statement sementara terkait dugaan pemalsuan akta autentik terkait penyerahan tanah, bangunan dan pohon milik warga Jimbaran, Kuta Selatan, Bali kepada pihak Unud. Menurutnya sesuai dengan putusan PK dari MA, tanah tersebut adalah milik Negara.
"Sesuai dengan putusan PK dari MA, tanah tersebut milik Negara. Tim hukum Universitas Udayana akan memberikan statement selanjutnya, mohon ditunggu.
Negara tidak boleh kalah dengan mafia tanah.Nanti teman teman media akan kami undang semuanya dalam jumpa pers," jelasnya pada, Rabu 6 April 2022.
Sementara itu, sebelumnya Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan mantan Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof. I Made Bakta ditetapkan sebagai tersangka. Prof Bakta ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan akta autentik terkait penyerahan tanah, bangunan dan pohon milik warga Jimbaran, Kuta Selatan, Bali kepada pihak Unud. Diketahui Prof. Bakta dilaporkan ke Bareskrim pada pertengahan Juli 2021 oleh warga Jimbaran, I Nyoman Suastika (Pelapor).
Dikonfirmasi Prof Bakta mengaku heran dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Pasalnya proses serah terima tanah antara pemilik I Wayan Pulir (alm) kepada pihak Unud terjadi tahun 1983. Jauh sebelum dia menjabat sebagai rektor.
"Saya heran kenapa ditetapkan sebagai tersangka. Saya pribadi merasa tak bersalah, tanda tangan pembebasan tanah terjadi tahun 1983. Saya waktu itu belum jadi apa-apa," ucapnya, Rabu, 6 April 2022.
Baca juga: Bupati Buleleng Minta CPNS Baru Kerja Lebih Cepat dan Adaptif
Baca juga: Kunjungan Kerja ke Australia, Menparekraf: Bali Sudah Menjadi Rumah Kedua Bagi Wisman Australia
Baca juga: Bupati Giri Prasta Tetap Berkomitmen Lanjutkan Proyek JLS
Terpisah, penetapan tersangka juga dibenarkan oleh Komang Sutrisna selalu pengacara Pelapor. "Kami mendapat Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/1452 Subdit-I/III/2022 tertanggal 25 Maret kemarin telah ada yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu MB," terangnya saat dihubungi, Rabu, 6 April 2022.
Sutrisna menjelaskan, dalam dokumen yang diduga palsu tersebut proses serah terima tanah seluas 1,8 Hektar terjadi pada tahun 1983 oleh orang tua Pelapor. Hingga pada tahun 2010 lalu, Nyoman Suastika selaku ahli waris mempersoalkan proses serah terima tersebut. Saat kepemilikan lahan tersebut dipersoalkan posisi Prof Bakta masih menjabat sebagai rektor Unud.
"Sengketa berlanjut dengan gugatan perdata di pengadilan mulai tahun 2011. Sampai akhirnya muncul Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 451/PK/PDT/2015," papar Sutrisna.
PK ini memenangkan pihak Unud dengan pertimbangan bahwa tanah pihak Unud mengantongi sertifikat hak milik serta ada bangunan pendidikan di atasnya. Keputusan ini dinilai janggal oleh Sutrisna karena fakta di lapangan belum ada bangunan berdiri serta Unud tidak bisa menunjukan sertifikat hak milik selama persidangan.
Berawal dari hal tersebut Pelapor kemudian membawa kasus ini ke Mabes Polri. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemui sejumlah kejanggalan yaitu cap jempol alm. I Wayan Pulir (ayah Pelapor) yang tertera pada dokumen milik Unud yang selama ini dipakai mengklaim lahan tidak sesuai dengan sidik jari I Wayan Pulir.
Di sinilah muncul adanya dugaan pemalsuan yang berujung penetapan Prof Bakta sebagai tersangka. "Cap jempol inilah yang diperiksa di Labolatorium Kriminalistik. Hasilnya dibawa dalam proses gelar perkara yang dilaksanakan pada Kamis, 11 November 2021 lalu. Dengan kata lain, hasil Labolatorium Kriminalistik tersebut memperkuat unsur pemalsuan surat otentik seperti yang kami laporkan," tegas Sutrisna. (*)
