Berita Bali
Minta Mahasiswa Tak Demo, Hanura Bali Komitmen Kawal Masa Jabatan Jokowi 2 Periode
Minta Mahasiswa Tak Demo, Hanura Bali Komitmen Kawal Masa Jabatan Jokowi 2 Periode
Penulis: Ragil Armando | Editor: Irma Budiarti
TRIBUN-BALI.COM, BALI - Minta Mahasiswa Tak Demo, Hanura Bali Komitmen Kawal Masa Jabatan Jokowi 2 Periode.
Dalam dua hari belakang demonstrasi mahasiswa digelar di Bali.
Pertama, pada Senin 11 April 2022, oleh Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).
Selang dua hari kemudian pada Rabu 13 April 2022, giliran Kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari HMI, GMNI, PMII, KMHDI, PMKRI, dan GMKI yang menggelar aksi.
Kedua elemen mahasiswa itu pada dasarnya menyuarakan hal yang sama.
Baca juga: Tak Ikut Aksi Demo 11 April 2022 Kemarin, Ini Alasan BEM Unud
Yakni mendesak Presiden Joko Widodo alias Jokowi mempertegas pelaksanaan Pemilu 2024 dan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
Terkait hal tersebut, Ketua DPD Partai Hanura Kadek ‘Lolak’ Arimbawa meminta para mahasiswa untuk menahan diri dan tidak melakukan demonstrasi.
Menurutnya, wacana-wacana yang diutarakan mahasiswa tersebut sudah tidak relevan lagi diungkapkan.
Mengingat, Presiden Jokowi sudah komitmen untuk tetap melaksanakan Pemilu 2024 dan menolak masa jabatan 3 periode.
Selain itu, kondisi Bali sendiri saat ini sedang dalam masa prihatin akibat dihantam pandemi Covid-19.
Sehingga, ia meminta para mahasiswa harus lebih prihatin untuk memulihkan kembali perekonomian masyarakat.
"Khusus di Bali, kita lagi prihatin dengan keterpurukan ekonomi masyarakat Bali. Jangan ada demo lagi, kita fokuskan perhatian untuk memulihkan kembali perekonomian masyarakat yang masih bertumpu pada sektor pariwisata dan pasca Covid benar-benar terpuruk," ujarnya, Rabu 13 April 2022.
Politisi Partai Hanura dari Klungkung ini juga meminta para pembantu presiden atau para menterinya di Kabinet Kerja, jangan bermanuver lagi.
Karena pernyataan Jokowi sudah tegas dan menolak jabatan presiden tiga periode.
"Kami dari induk Partai Hanura diperintahkan tidak melakukan pergerakan terhadap fenomena yang terjadi di Jakarta. Pusat minta semua DPD tetap mengawal jabatan presiden 2 periode agar tidak melanggar konstitusi," katanya.
Baca juga: ALASAN Ade Armando Ikut Aksi Demo Aliansi BEM SI, Hingga Kondisi Terkini Usai Pengeroyokan