Polemik Minyak Goreng, Ekonom INDEF Minta DPR Tegas Terhadap Pemerintah

“Kayaknya nggak mungkin kebijakan strategis itu hanya level Dirjen, kami menduga ada mastermind di belakang," ucapnya.

Dzulfian Syafrian menambahkan, meski keran ekspor ditutup, belum tentu harga minyak goreng di dalam negeri akan turun.

Berdasarkan pengamatan di minimarket sekitar, harga minyak goreng dua liter mulai dari Rp 48.000 sampai dengan Rp 54.000.

Pemerintah pun mengumumkan untuk melarang ekspor CPO.

Menanggapi hal ini, Zulfian mengatakan, kebijakan ini ‘tambal sulam’.

Kata dia, kebijakan ini tidak menyentuh persoalan dasarnya yaitu memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

“Pelarangan ekspor itu keliru, malah bisa menimbulkan black market tadi, penyeludupan karena disparitas harga tadi," kata Dzulfian.

Harga CPO di luar negeri memang sangat tinggi, makanya produsen lebih senang mengekspor ketimbang berjualan di dalam negeri.

Indonesia dan Malaysia merupakan pengekspor sawit dengan total 90 persen di pasaran.

Lucu jika harga minyak di Indonesia masih tinggi.

Baca juga: KEJAGUNG Dalami Adanya Tindakan Pencucian Uang di Kasus Mafia Minyak Goreng, Ada Tersangka Baru?

Sementara itu, dia mengapresiasi kebijakan BLT minyak goreng bagi masyarakat miskin.

Dan dia juga mendorong keterlibatan DPR untuk mengawasi pemerintah dalam polemik minyak goreng ini.

“DPR harus keras dalam hal ini, karena jelas-jelas sudah menyusahkan masyarakat,” tandas Zulfan. (*)

Kumpulan Artikel Nasional