Banyak Siswa Tak Bayar Iuran Komite Berbulan-bulan, SMK PGRI Gianyar Kesulitan Biaya Operasional

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Hampir 20 persen dari 620-an siswa SMK PGRI Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali belum bisa mengikuti Penilaian Akhir Semester secara penuh saat ini.

Hal tersebut disebabkan mereka belum memenuhi pembayaran iuran komite.

Bahkan bukan tidak membayar sekali atau dua kali, melainkan banyak dari mereka yang tak pernah membayar iuran komite sejak mengenyam pendidikan di sana.

Hal itupun menyebabkan sekolah ini mengalami kesulitan operasional, seperti membayar honor guru dan pegawai. 

Baca juga: Kedapatan Bawa Sabu, PNS Pemkab Gianyar Diamankan bersama Rekannya Seorang Residivis

Kepala SMK PGRI Gianyar, I Made Dwi Ariyuda, Senin 23 April 2022 membenarkan hal tersebut.

Pria berusia 33 tahun tersebut mengatakan, pihaknya terpaksa belum memberikan ulangan penuh pada siswa yang belum membayar Iuran Komite.

Di mana jumlah mereka sekitar 20 persen dari total siswa yang ada di sekolah ini.

Sikap tegas ini dilakukan sebagai bentuk edukasi, agar siswa atau orangtua siswa memenuhi kewajibannya selama mengenyam pendidikan di sini.

Baca juga: Kepala Kesbangpol Gianyar Benarkan Stafnya Diamankan Satnarkoba

Selain itu juga agar orang tua membiasakan melakukan pembayaran iuran setiap bulan sehingga lebih ringan di samping biaya yang dibayarkan sudah sangat terjangkau.

"Kita sekolah swasta, semua biaya operasional berasal dari dana yang dibayarkan oleh siswa. Karena besarnya tunggakan,  kita sempat beberapa kali tak bisa bayar honor guru dan pegawai."

"Agar siswa atau orangtua siswa memenuhi kewajibannya, jadi ulangan umum kali ini kita tidak berikan ulangan penuh."

Baca juga: Terlihat Kotor karena Sampah, Sungai di Abianbase Gianyar Kini Terlihat Cantik

"Tapi kami tidak memulangkan mereka. Hanya, jika ulangan seminggu penuh, yang menunggak ini hanya bisa mengikuti dua atau tiga hari saja. Nanti jika sudah bayar, kita berikan ulangan susulan," ujar Dwi. 

SMK PGRI Gianyar ini berdiri sejak tahun 1987/1988 dan memiliki izin operasional tahun 1989.

Saat ini memiliki sejumlah jurusan. Yakni, Perhotelan, Tata Boga, Akutansi dan Perkantoran.

Biaya pendidikan di sini relatif murah. Sebab siswa tidak dikenakan biaya uang gedung, uang pendaftaran dan uang praktek. "Siswa hanya membayar Iuran Komite saja, Rp200 ribu per bulan," ujarnya.

Sikap tegas pihak sekolah tak memberikan ulangan umum secara penuh ini, juga dilakukan untuk menghilangkan 'tradisi' tak bayar Iuran Komite.

Sebab, persoalan demikian sudah dialami SMK PGRI Gianyar sejak tahun 1990.

Bahkan kata Dwi, saat ini terdapat ijazah siswa lulusan 1990 yang tidak diambil pemiliknya karena tidak mau membayar Iuran Komite.

"Sebenarnya yang tidak bayar Iuran Komite bukan siswa tidak mampu. Malahan di sini siswa yang kurang mampu rajin bayar Iuran Komite," ungkapnya. 

Menurut Dwi, sikap tegas yang dikakukan pihaknya saat ini, juga untuk mengantisipasi anak-anak nakal, yang begitu diberikan uang Komite oleh orangtuanya, anak tersebut justru menggunakannya untuk hal lain.

"Selain orangtua yang tidak memberikan uang Komite ke anaknya, ada juga anak yang saat dikasi uang untuk bayar Komite justru dipakai untuk kegiatan lain," ujarnya. 

Dwi mengungkapkan, meskipun banyak siswa tak memenuhi kewajibannya, yang berdampak pada honor guru dan pegawai.

Namun ia selalu meminta agar guru dan pegawai yang banyaknya 83 orang di sekolah ini, supaya selalu memberikan perlakuan yang baik pada semua siswa.

Terbukti, meskipun dalam keterbatasan, sekolah ini banyak menghasilkan prestasi.

Dua di antaranya, juara III Nasional bidang Kamp Kreativitas Siswa Indonesia (KKSI) Bidang Kuliner mengangkat Jajan Pasar Tradisional 2021 dan Juara III Nasional bidang Destinasi Wisata 2020. 

"Syukurnya guru-guru tetap melaksanakan tugas dengan baik walau ada keterlambatan pembayaran honor berulang kali," ujarnya. (*)

Berita lainnya di Berita Gianyar