PUTUS KONTRAK! 2.494 Guru Was-was Kabar Penghapusan Pegawai Honorer Tahun 2023

TRIBUN-BALI.COM - Pemerintah Kabupaten Badung, sudah langsung menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat.

Khususnya tentang penghapusan pegawai honorer (non ASN), pada November 2023 mendatang.

Tindaklanjut yang dilakukan dengan membuat Surat Edaran Nomor 830/4076/SETDA/BKPSDM, yang ditandatangi Sekda Badung Wayan Adi Arnawa.

Yang menyatakan seluruh pimpinan Perangkat Daerah (PD), di lingkungan Pemkab Badung diminta melakukan pendataan pegawai non ASN.

Baca juga: ISU Penghapusan Non ASN, Tenaga Kontrak Klungkung Harapkan Ada Penyelamat

Baca juga: TENAGA Kontrak Non PNS Dihapuskan, Ini Tanggapan Bupati Suwirta 

Khusus untuk di sektor pendidikan ada 2.494 guru kontrak yang belum diketahui nasibnya.

Pasalnya saat ini, Badung sangat kekurangan guru yang berstatus ASN atau PPPK.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Badung, pun memohonkan agar bisa diberikan kuota.

Jika Pemkab Badung mengadakan seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Seperti diketahui, pada tahun 2023 pemerintah pusat memutuskan akan menghapus pegawai non ASN.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hanya ada dua kategori aparatur sipil negara, yaitu ASN dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca juga: 3500-an Honorer Tabanan Tidak Langsung Diberhentikan 2023

Baca juga: TENAGA Kontrak Non PNS Dihapuskan, Ini Tanggapan Bupati Suwirta 

Kadisdikpora Badung, I Gusti Made Dwipayana, yang dikonfirmasi Jumat 24 Juni 2022.

Tak menampik hal tersebut.

Pihaknya mengakui, jumlah guru kontrak di Badung justru melebihi jumlah guru yang sudah ASN.

"Kalau dilihat dari data, jumlah Guru non PNS lebih banyak dari pada Guru PNS.

Bahkan hampir 50 persen," katanya.

Berdasarkan data terbaru Disdikpora Badung, jumlah guru kontrak untuk SD mencapai 1.788 orang.

Dan guru kontrak untuk SMP sebanyak 706 orang.

Sedangkan jumlah guru ASN untuk SD jumlahnya 1.474 orang.

Dan guru ASN untuk SMP hanya 600 orang.

"Dengan kondisi seperti ini, tahun ini kami kan mohon agar diberikan kuota jika nantinya ada seleksi PPPK.

Mudah-mudahan dapat kuota banyak," ucapnya.

Selain guru, pegawai di sekolah masing-masing juga paling banyak tenaga kontrak dibanding pegawai ASN.

Masih dari data yang sama, jumlah pegawai kontrak untuk di SD sebanyak 967 orang dan SMP 395 orang.

"Untuk pegawai yang berstatus ASN, jumlahnya sangat terbatas.

Seperti di SD hanya 20 orang dan di SMP 52 orang," jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, meski nantinya dalam seleksi PPPK tidak diberikan kuota sebanyak jumlah tenaga kontrak yang ada sekarang.

Namun pihaknya meyakini, akan ada petunjuk teknis lanjutan terkait kebijakan penghapusan pegawai non ASN ini.

Sehingga nantinya, ada solusi yang bisa ditempuh jika memang tidak banyak mendapat kuota PPPK untuk guru.

"Kita kan belum tahu aturan dan petunjuk teknis selanjutnya.

Dari pusat juga belum ada.

Sehingga kita menunggu aturan terbaru dan petunjuk dari Sekda dan BKPSDM," ucapnya.

Mantan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Badung ini, meyakini banyak daerah memiliki masalah yang sama.

Pasalnya saat ini beberapa kabupaten di Bali banyak mengangkat tenaga guru kontrak.

"Untuk guru kami berharap ada kuota PPPK, namun untuk pegawai juga banyak non PNS.

Sehingga nanti pasti ada regulasi yang tepat," imbuhnya. (*)