HOLYWINGS Diberangus di DKI Jakarta, di Bali Terbesar se-ASIA

Kendati demikian, pihaknya mengaku ada beberapa catatan yang diberikan para pengusaha di Badung.

Salah satunya yakni harus bisa mengolah limbah dengan baik.

Hal itu pun, untuk mengantisipasi adanya pencemaran lingkungan di sektor pariwisata.

"Jadi yang kita cermati Amdal-nya.

Kami berharap agar tidak terjadi pencemaran lingkungan di Badung.

Jadi masing-masing akomodasi pariwisata, harus mampu mengolah limbahnya dengan baik," tegasnya sembari mengatakan ini perlu kami kroscek apakah dari Amdal-nya sudah keluar sesuai gambar.

Sebab itu yang terpenting.

"Jangan sampai kita terlambat mengantisipasi dan desainnya melenceng dari kearifan lokal," katanya.

Politisi asal Abiansemal itu pun mengatakan, terkait dengan proyek pembangunan sudah sesuai dengan peraturan baru Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Artinya pengusaha boleh menggunakan sampai di areal tanah yang mereka miliki, sehingga sekarang dilihat dari sempadan pantai, jika masih di wilayah sesuai sertifikat masih bisa digunakan.

"Kalau tidak salah seperti itu aturan terbaru.

Yang terpenting dari aturan baru adalah Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dari masing-masing akomodasi atau bangunan pengusaha.

Namun sudah barang tentu mereka juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa, terkait penataan terhadap Pantai Berawa," jelasnya.

Ponda Wirawan menjelaskan, dengan adanya pengusaha besar di tengah penataan pantai di Badung, agar tetap mengakomodir masyarakat yang berjualan sehingga tidak mengurangi pendapatan kedepannya.

Selain itu pihaknya juga meminta menjaga kearifan lokal agar tidak melenceng dari budaya yang ada di Bali.

"Kepala desa sudah kita beri tahu juga, termasuk pengusaha agar menjaga kearifan lokal. Jadi beberapa ornamen kami minta agar mencirikan Bali.

Tapi yang jelas sejauh ini kita lihat tidak ada masalah," imbuhnya. (*)