Berita Badung

Cegah Babi Kena Virus PMK, GUPBI Bali Temui Dinas Pertanian dan Dewan, Minta Babi Juga Suntik Vaksin

Cegah Babi Kena Virus PMK, GUPBI Bali Temui Dinas Pertanian dan Dewan, Minta Babi Juga Suntik Vaksin

Penulis: I Komang Agus Aryanta | Editor: Harun Ar Rasyid
istimewa
Ketua GUPBI Bali Ketut Hary Suyasa 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Meski sampai saat ini belum ditemukan Babi yang terkena Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), namun Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia (GUPBI) Bali mengusulkan agar babi juga dilakukan vaksin. Pasalny babi juga berpotensi besar terserang penyakit PMK, mengingat memiliki kuku belah.

Bahkan menindaklanjut hal itu GUPBI Bali pun sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi Bali dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Bali untuk mendapatkan vaksin. Diharapkan vaksinasi bisa didapatkan dan suntikkan pada bulan Agustus 2022 mendatang.

Ketua GUPBI Bali Ketut Hary Suyasa yang dikonfirasi Selasa 26 Juli 2022 mengakui sudah melakukan pertemuan terkait wabah hewan yang terjadi Bali.

Ketua GUPBI Bali Ketut Hary Suyasa
Ketua GUPBI Bali Ketut Hary Suyasa (istimewa)

Pihaknya mengaku pemerintah tidak bisa hanya memfokuskan pada sapi, namun juga harus melihat hewan berkuku belah termasuk Babi.

"Kita menginginkan Babi juga mendapatkan vaksin PMK untuk menekan virus. Bahkan saya sendiri sudah bertemu dengan Dinas Pertanian Provinsi Bali dan juga ketua DPRD komisi II yang membidanginya," ujar Suyasa

Pihaknya berharap melalui peran serta pemerintah, vaksin bisa didapat dari pemerintah pusat. Bahkan dirinya meminta kurang lebih 1 juta dosis vaksin agar bisa didatangkan ke Bali.

"Kalau tidak di vaksin, lalulalang hewan akan susah. Bahkan penjualan hewan baik itu sapi dan babi tidak bisa terus dilakukan ke luar daerah," jelasnya.

Potensi itu pun akan berdampak pada dunia pariwisata, termasuk juga kepada para peternak yang ada. Mengingat jika populasi semakin banyak tentu akan mempengaruhi harga hewan itu sendiri.

"Babi misalnya, kita harus vaksin semua. Jadi mungkin kedepan, babi boleh di jual keluar dengan catatan sudah di vaksin, dan juga pembeli melakukan biosecurity saat masuk ke Bali, baik dari kendaraan maupun orangnya," tegasnya.

Pria asal Kecamatan Abiansemal Badung itu berharap vaksin PMK khusus babi cepat bisa direalisasikan. Sehingga setelah semua ternak yang berpotensi terserang PMK sudah divaksin, maka lalulintas ternak bisa dilakukan seperti sedia kala.

"Jadi kita tidak menginginkan ada penyelundupan dengan berbagai cara. Sehingga kita bisa benar-benar mengatasi wabah," ujarnya sembari mengatakan untuk sapi yang kena PMK pun sudah dilakukan pemotongan bersyarat di seluruh Bali.

Disinggung mengenai jumlah Babi saat ini di Bali pihaknya memperkirakan ada 600 ribuan ekor. Mengingat populasi babi belum terlalu banyak, pasca terkena wabah yang diduga ASV dan juga sudah dipotong saat hari raya.

"Namun yang kita kawatirkan jika dibiarkan seperti ini, dan lama penjualan hewan keluar daerah di Lockdown, maka akan mempengaruhi populasi dan juga harganya," jelasnya.

Lebih lanjut dirinya meminta kepada pemerintah dengan tegas menindaklanjuti wabah PMK tersebut. Begitu juga masyarakat dan peternak juga harus ikut membantu sesuai saran dan upaya yang dilakukan pemerintah.

"Semoga solusi ini membuat penjualan sapi dan babi bisa kita buka secara bertahap. Mengingat penjualan sapi dan babi keluar sangat membantu perekonomian peternak di Bali," imbuhnya. (*)

Ketua GUPBI Bali Ketut Hary Suyasa (tengah) saat menemui Dinas Pertanian Provinsi Bali dan Ketua Komisi II DPRD Badung pada Selasa 26 Juli 2022/ Istimewa

Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved