RUSAK BERAT 7 Ruangan SDN 4 Melaya, Kelas 4 dan 6 Terpaksa Belajar di Tempat Parkir

TRIBUN-BALI.COM - Sejumlah sekolah di Kabupaten Jembrana, mengalami rusak berat.

Salah satunya adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN 4 Melaya), Kecamatan Melaya yang mengalami kerusakan parah pada bagian atap.

Imbasnya adalah para siswa terpaksa belajar di tempat parkir.

Hal ini untuk mengantisipasi terhadinya hal yang tak diinginkan terjadi, pada saat siswa melaksanakan proses pembelajaran.

Bahkan para orang tua siswa juga sangat prihatin dengan kondisi sekolah tersebut.

Menurut informasi yang diperoleh, total ada 11 ruangan yang tersedia di sekolah tersebut, 7 diantaranya rusak berat pada bagian atap.

Bahkan kondisi ini pun sudah terjadi sejak 2018 lalu, dan belum mendapat perbaikan hingga hari ini.

Pihak pemerintah melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mengaku telah mengusulkan perbaikan sekolah tersebut pada anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 mendatang.

Baca juga: SISWA Terjebak di Jurang, Pihak Sekolah Akan Lakukan Pendekatan Religius

Baca juga: Door To Door ke Sekolah, BIN Bali Gelar Vaksin di SDN 6 Karangasem

"Kerusakan sudah sejak 2018 lalu dan sudau kita laporkan.

Dari pihak Disdikpora juga sudah mengecek ke sekolah langsung," kata Kepala SDN 4 Melaya, Siluh Putu Ekawati saat dikonfirmasi.

Dia menyebutkan, total ada 11 ruangan yang tersedia.

Dari jumlah tersebut ada 7 ruangan yang mengalami rusak berat.

Sisanya masih bisa digunakan.

Namun, dua jenjang kelas yakni kelas 4 dan 6 terpaksa belajar di tempat parkir.

Hal ini disebabkan karena kondisi yang tak memungkinkan.

"Semoga saja segera mendapat perbaikan mengingat kondisi saat ini seperti itu," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra, mengatakan, perbaikan sekolah tersebut sudah diusulkan dan menjadi prioritas di tahun 2023.

Nantinya perbaikan akan dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Kita sudah sempat cek dan kondisinya memang rusak berat.

Tapi itu sudah iita usulkan prioritas di tahun 2023 mendatang," kata Anom Saputra saat dikonfirmasi.

Selain SDN 4 Melaya, kata dia, perbaikan juga akan dilakukan di sejumlah sekolah lainnya yang dalam kondisi rusak terutama rusak berat.

"Sudah kita usulkan untuk yang prioritas di 2023 mendatang," tandasnya.

Pemerintah Jangan Hanya Janji Saja

Salah satu orang tua siswa, I Wayan Adi Wirawan, mengaku sangat prihatin deggan kondisi tempat belajar anaknya.

Pihakhya mewakili orang tua lainnya pun meminta agar pihak pemerintah segera melakukan perbaikan.

Sebab sejak beberapa tahun ini justru hanya dijanjikan perbaikan saja.

"Tentunya kami dari orang tua berharap segera diperbaiki.

Agar tidak dijanjikan saja. Kalau memang bener 2023 agar segera direalisasikan," tegas pria yang anaknya saat ini duduk di kelas 2 SDN 4 Melaya.

Apalagi dari 11 ruang kelas, sebanyak 7 ruangan diantaranya tanpa atap.

Sehingga hanya tersisa 4 ruangan termasuk ruang guru yang tersedia di sekolah tersebut.

Sehingga sebagian atau kelas IV dan VI saja yang belajar di tempat parkir.

"Dari 4 ruangan yang ada kan termasuk ruang guru. Ada kelas 4 dan kelas 6 yang belajar di parkiran itu. Dan beruntung gurunya semangat untuk mengajar," tandasnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Jembrana, Ida Bagus Susrama menegaskan agar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga aegera menyikapi hal tersebut. Ia hanya menyarankan agar pihak pemerintah mengusulkan anggaran ke pusat. Sebab, jika hanya mengandalkan APBD Jembrana perbaikan akan memakan waktu lama.

"Kami minta dinas terkait agar segera menyikapi permasalahan tersebut (sekolah rusak). Jika tidak bisa di perubahan 2022 ini mungkin di anggaran induk 2022. Kalau tidak bisa di APBD sebaiknya diusulkan ke pusat, karena jika gunakan APBD perbaikannya akan membutuhkan waktu lama karena tak cukup dengan satu hingga 2 tahun," katanya menanggapi permasalahan sekolah rusak tersebut.

Susrama menyebutkan, pihaknya masih belum memiliki berapa jumlah sekolah yang kondisinya rusak berat. Namun, ia meminta seluruh sekolah agar melaporkan kondisi yang sebenarnya lewat sistem yang tersedia oleh pusat juga daerah.

"Sekolah sebenarnya bisa langsung melaporkan ke kementrian lewat sistem aplikasi. Tentunya apa yang dikirim ke kendikbud juga diteruskan ke Dinas Penndidikan di kabupaten. Ia menduga mereka atau pihak sekolah tidak melaporkan yang semestinya. Itu untuk menilai kinerja kepala sekolahnya. Mereka justru melaporkan prosesntasi 60 persen padahal kondisinya rusak berat," ungkapnya

"Akhirnya pemerintah kabupaten atau kementrian tak bisa bantu. Itu tergantung laporan sarprasnya," imbuhnya.

Ketua Komisi I ini juga menegaskan akan segera turun ke lapangan langsung. Sebab, di lapangan ada sekolah yang minim siswa hingga sekolah dengan kondisi yang rusak berat.

"Saya juga akan jadwalkan untuk turun langsung juga," tandasnya. (*)