Tunjukkan Dimana Kotoran Sapi Bertebaran, Koster Pertanyakan Cemooh Senator Australia soal Bali

Pelaku pariwisata yang tergabung dalam Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI)  Bali tak ambil pusing soal pernyataan Hanson.

"Kita tidak khawatir. Kami tidak percaya pada politisi, kami lebih percaya pada pemerintah Australia. Ya biasalah namanya juga politisi, mungkin mau menaikkan popularitas dengan cara begitu," jelas Ketua GIPI Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana atau Gus Agung, saat dimintai tanggapannya tentang pernyataan Hanson, Sabtu (6 Agustus 2022).

Baca juga: Sebut Banyak Kotoran Sapi di Bali, Pelaku Pariwisata Bali Nilai Politisi Australia Cari Popularitas

Gus Agung menambahkan, ia baru saja bertemu dengan Konsul Australia di Bali, Ibu Anthea. Dalam pertemuan itu, Anthea  mengatakan kepada Gus Agung bahwa pemerintah Australia  sama sekali tidak melarang, menyetop atau menunda warga Australia yang hendak ke Bali.(sar)

Sudana Ikut Geram

Selaku pihak yang ikut langsung menangani Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Bali sedari awal, Kepala Dinas (Kadis) Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Wayan Sunada,  memberikan tanggapannya terkait kampanye negatif terhadap pariwisata Bali oleh Senator Australia, Pauline Hanson.

"Pernyataan itu tidak benar, karena kasus PMK di Bali sudah zero atau nol. Apa alasannya dia menyampaikan seperti itu? Katanya sapi dilepas begitu saja di Bali, jelas itu tidak benar," jelas Sunada, Minggu (7/8).

Lebih lanjut ia mengatakan, pada UPT Simantri (Sistem Pertanian Terintegrasi) yang terdiri dari 750 kelompok hewan ternak, seluruh hewan sudah dikandangkan dengan sistem kandang koloni. Tujuannya agar kotoran hewan tidak tercecer kemana-mana dan dapat terkumpul. Kotoran hewan yang sudah terkumpul itu nanti akan diproses dan diolah menjadi pupuk organik.

"Kita sudah punya Sistem Pertanian Organik, sudah ada Peraturan Daerah-nya (Perda) juga, yakni Nomor 8 Tahun 2019, tentang Sistem Pertanian Organik (SPO). Sapi kita liarkan di jalanan, itu tidak ada," tandas Sunada.

Mengenai angka vaksinasi PMK yang masih berkisar 19,01 persen dari total populasi sapi, Sunada beralasan karena vaksinasi yang dilakukan pada hewan tidak semudah vaksinasi yang dilakukan pada manusia.

Untuk vaksinasi Covid-19, petugas tinggal memanggil warga masyarakat. Sedangkan untuk vaksinasi PMK ini, kata Sunada, para petugas Satgas PMK harus satu-satu mengunjungi pemilik sapi. Padahal, mereka lebih banyak tinggal di daerah pegunungan atau daerah yang sulit dijangkau.

"Sudah setiap hari kita turun ke lapangan untuk vaksinasi. Kita sudah masuk vaksinasi PMK tahap kedua. Ada dosis kedua. Ini bertahap dan kita sudah tidak gunakan radius, tapi pokoknya  semua ternak yang ada di Bali, kita vaksin," ungkap Sunada.

Baca juga: Gus Agung Gak Ambil Pusing Ejekan Senator Australia soal Bali, Sebut Kotoran Sapi Bertebaran di Bali

Prosedur penanganan PMK di Bali, kata Sunada, juga sudah jelas, terlebih Pemerintah Provinsi Bali memiliki  Satuan Tugas (Satgas) PMK untuk mengatur hal ini.

"Dan sekitar 3 minggu lalu kita sudah zero kasus atau tidak ada PMK di Bali hingga perhari ini. Apa dasarnya dia mengatakan  itu? Omongan dia (Hanson) itu tidak berdasar, terlebih saya yang menangani langsung PMK dan mengetahui kondisi ternak-ternak di lapangan," tandas Sunada.(sar)