Koster Pertanyakan Cemooh Senator Australia soal Bali, Tunjukkan Dimana Kotoran Sapi Bertebaran

"Secara tegas dan lugas saya sampaikan untuk jangan pernah menghina Bali, ikon dan jantung pariwisatanya Indonesia," tulis Sandiaga di akun Instagram-nya.

"Jangan ganggu ketenangan, apalagi kepulihan ekonomi kami dengan ucapan yang tidak benar," imbuhnya.

Pelaku pariwisata yang tergabung dalam Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali tak ambil pusing soal pernyataan Hanson.

"Kita tidak khawatir. Kami tidak percaya pada politisi, kami lebih percaya pada pemerintah Australia. Ya biasalah namanya juga politisi, mungkin mau menaikkan popularitas dengan cara begitu," jelas Ketua GIPI Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana atau Gus Agung, saat dimintai tanggapannya tentang pernyataan Hanson, Sabtu 6 Agustus 2022.

Gus Agung menambahkan, ia baru saja bertemu dengan Konsul Australia di Bali, Ibu Anthea.

Dalam pertemuan itu, Anthea mengatakan kepada Gus Agung bahwa pemerintah Australia sama sekali tidak melarang, menyetop atau menunda warga Australia yang hendak ke Bali.

Sudana Ikut Geram

Selaku pihak yang ikut langsung menangani Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Bali sedari awal, Kepala Dinas (Kadis) Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Wayan Sunada, memberikan tanggapannya terkait kampanye negatif terhadap pariwisata Bali oleh Senator Australia, Pauline Hanson.

"Pernyataan itu tidak benar, karena kasus PMK di Bali sudah zero atau nol. Apa alasannya dia menyampaikan seperti itu? Katanya sapi dilepas begitu saja di Bali, jelas itu tidak benar," jelas Sunada, Minggu 7 Agustus 2022.

Lebih lanjut ia mengatakan, pada UPT Simantri (Sistem Pertanian Terintegrasi) yang terdiri dari 750 kelompok hewan ternak, seluruh hewan sudah dikandangkan dengan sistem kandang koloni.

Tujuannya agar kotoran hewan tidak tercecer kemana-mana dan dapat terkumpul.

Kotoran hewan yang sudah terkumpul itu nanti akan diproses dan diolah menjadi pupuk organik.

"Kita sudah punya Sistem Pertanian Organik, sudah ada Peraturan Daerah-nya (Perda) juga, yakni Nomor 8 Tahun 2019, tentang Sistem Pertanian Organik (SPO). Sapi kita liarkan di jalanan, itu tidak ada," tandas Sunada.

Mengenai angka vaksinasi PMK yang masih berkisar 19,01 persen dari total populasi sapi, Sunada beralasan karena vaksinasi yang dilakukan pada hewan tidak semudah vaksinasi yang dilakukan pada manusia.

Untuk vaksinasi Covid-19, petugas tinggal memanggil warga masyarakat.