TOTAL KOMPENSASI Rp 5,5 Miliar Untuk 530 Peternak Terdampak PMK di Bali

TRIBUN-BALI.COM - Jika dikalikan Rp 10 juta dengan 553 ekor terdapat angka Rp 5,5 miliar.

Kini Pemerintah Provinsi Bali maupun kota dan kabupaten tengah, melakukan pendataan berapa jumlah peternak yang akan mendapatkan Kompensasi tersebut.

Sekretaris Daerah yang juga Ketua Satgas PMK Provinsi Bali, Dewa Indra, mengatakan sesuai dengan janji pemerintah pusat Kompensasi akan diberikan Rp 10 juta per ekor.

"Kalau janji pemerintah pusat yang kita terima saat ini Rp 10 juta, per ekor tinggal dikali 553 ekor," jelasnya pada Selasa 9 Agustus 2022.

Jika dikalikan Rp 10 juta dengan 553 ekor terdapat angka Rp 5,5 miliar.

Sehingga seluruh kompensasi untuk peternak di Bali, akan berjumlah Rp 5,5 miliar.

Sementara itu penutupan arus lalu lintas pengiriman hewan ternak, keluar Bali masih ditutup karena berkaitan dengan akan berlangsungnya event KTT G20 di Bali.

Baca juga: KABAR BURUK Ihwal PMK Tak Pengaruhi Wisman Australia, 4.000 Lebih Sudah ke Bali

Baca juga: Giri Prasta Sayangkan Ada Isu Tak Jelas, Terkait Penyebaran PMK di Bali

"Ya, penjelasan dari pemerintah pusat kan begitu.

Artinya begini Bali ini akan menjadi tempat pelaksanaan KTT para kepala negara, kepala pemerintahan yang negara-negara maju," imbuhnya.

Tentunya sebagai tuan rumah, pemerintah pusat berkepentingan dan Bali ini harus kondusif dalam segala hal.

Ia menambahkan, tidak ada faktor apapun yang bisa diangkat menjadi isu yang sensitif yang mempengaruhi pelaksanaan atau kehadiran kepala negara KTT G20.

"Jadi kita harus pahami mengapa pemerintah pusat betul-betul menjaga Bali karena memang ini tempat pertemuan yang sangat bergengsi para Kepala Negara dari negara-megara maju.

Jangan ada hal-hal kecil yang bisa dimunculkan dan mempengaruhi kehadiran dari para Kepala Negara sehingga mengurangi bobot dari KTT G20," tandasnya.

Lanjutnya ia menegaskan, ini merupakan kepentingan besar dari Indonesia, maka tugas semua pihak agar menjaga. Sehingga joka terdapat hal-hal kecil masih bisa dibicarakan dan ditangani secara konkrit.

"Ini bisa mempengaruhi presepsi para pemimpin negara-negara KTT G20," tutupnya. (*)