Berita Tabanan

Golkar dan Nasdem Tabanan Walkout, Paripurna Tersendat dan Molor 1,5 Jam

Dua sidang paripurna, yakni internal dewan dan bersama eksekutif atau Pemerintah daerah, menyisakan pertanyaan. Hal ini disebabkan, pada sidang yang d

Golkar dan Nasdem Tabanan Walkout, Paripurna Tersendat dan Molor 1,5 Jam
Tribun Bali
Suasan sidang yang dilanjutkan usai molor sekitar 1,5 jam lebih di ruang rapat Pleno, Kantor DPRD Tabanan, Kamis 11 Agustus 2022. (TB/Ardhiangga Ismayana).

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN- Dua sidang paripurna, yakni internal dewan dan bersama eksekutif atau Pemerintah daerah, menyisakan pertanyaan. Hal ini disebabkan, pada sidang yang digelar awal dalam paripurna internal lesgilatif atau DPRD Kabupaten Tabanan, hampir seluruh fraksi hadir.

Namun, saat paripurna antara dewan dan ekskutif atau pemerintah daerah, dua fraksi yakni nasdem dan Golkar walkout dari sidang yang digelar.

Bahkan, karena hal itu pulalah, sidang sampai molor atau mundur hingga 1,5 jam. Sidang yang sedianya seharusnya digelar pukul 12.00 Wita, molor hingga pukul 13.40 Wita.

Dalam kedua sidang itu sendiri membahas menyangkut rancangan KUA dan PPAS tahun 2023 dan nota kesepakatan rancangan KUPA dan perubahan PPAS Tahun 2022, Kamis 11 Agustus 2022.

Bahkan, sebelum sidang antara ekskutif dan legislatif yang diwarnai ketidakhadiran dua fraksi itu, setengah jam sebelum sidang, kepala OPD di Kabupaten tabanan sudah memadati luaran gedung rapat Pleno.

Baca juga: Kirtania Ingin Wayang Kamasan Jadi Wadah Lestarikan Warisan Leluhur

Ketua Fraksi Golkar Tabanan I Made Asta Dharma Putra menegaskan, pertimbangan paling mendasar kenapa tidak mengikuti  sidang paripurna dengan agenda KUA dan PPAS Tahun 2023, dikarenakan dua tahun belakangan, pokok-pokok pikiran fraksi Golkar yang diserap dari masyarakat saat reses tidak pernah diakomodir.

Hal itu yang kemudian membuat pihaknya geram, karena fraksi lain diakomodir dalam memberikan pokok pikiran tersebut. Bahkan, soal dana-dana hibah juga diakomodir, dan mengabaikan skala prioritas.

“Fraksi lain diakomodir dalam dana dana hibah jumlah yang sangat besar. Tapi, apa yang menjadi pokok pikiran dalam skala prioritas menurut kami malah diabaikan,” ungkapnya tegas.

Untuk itu, Dharma melanjutkan, pihaknya  sebaiknya tidak ikut dalam rapat paripurna tersebut.

Apalagi, ia menuding bahwa APBD juga bermasalah.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved