HARGA BBM Naik, Upah Karyawan Diharapkan Naik di Bali, Simak Alasan Presiden Joko Widodo

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Pemerintah pusat telah resmi menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), per Sabtu (3/9/2022).

BBM Pertalite naik menjadi Rp 10.000 per liter, dan solar jadi Rp 6.800 per liter. 

Namun sejumlah warga berharap, kenaikan BBM ini juga dibarengi dengan kenaikan upah atau gaji karyawan.

Hal tersebut salah satunya diungkapkan Yoga Sariada, warga asal Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Buleleng.

Bekerja di salah satu perusahaan media yang ada di Bali, Yoga setiap hari harus bekerja di lapangan mencari berita.

Praktis bensin yang dibutuhkan lebih banyak.

Setiap tiga hari sekali, ia harus membeli bensin sebesar Rp 20 ribu, untuk jenis BBM Pertalite.

Baca juga: MENGAPA PERTALITE NAIK, Salah Satunya Disebabkan Perang Rusia VS Ukraina

Baca juga: BBM Naik, Pertalite Rp 10.000, Solar Rp 6.800, Pemerintah Beri BLT Subsidi ke 16 Juta Pekerja

"Motor saya Honda Beat.

Sebelum ada kenaikan BBM ini, beli Rp 20 ribu saja sudah cukup untuk memenuhi tangki motor.

Sekarang ada kenaikan BBM begini, pengeluaran untuk beli bensin jadi bertambah.

Sementara gaji saya, di bawah Rp 2 juta.

Untuk membiayai kebutuhan sehari-hari saja pas-pasan," keluh Yoga.

Ia pun berharap, dengan adanya kenaikan BBM ini, perusahaan tempat ia bekerja hingga pemerintah juga ikut menaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

"Saya tidak masalah jika pemerintah harus menaikan harga BBM Pertalite.

Tapi gaji kami sebagai buruh ini juga harus dinaikan juga lah," katanya.

Sementara Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Buleleng Made Winingsih, juga berharap ada kebijakan dari perusahaan media, untuk memikirkan dampak kenaikan BBM ini kepada para karyawannya.

"Pikirkan lah agar karyawan kesejahteraannya meningkat.

Karena dampak dari kenaikan BBM ini juga memengaruhi sembilan bahan pokok kebutuhan kita sehari-hari.

Saya selaku ketua PWI Buleleng, berharap ada kebijakan untuk penyesuaian gaji karyawan yang ada di perusahaan media," ucapnya.

Terpisah, Jro Mangku Made Arta ditemui usai mengisi BBM di SPBU Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng mengaku dapat memaklumi keputusan pemerintah dalam menaikan harga BBM ini.

Ia menilai pemerintah terpaksa menaikan harga BBM ini, lantaran minimnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah.

"Ya terima saja, yang penting BBM tidak langka.

Saya mengerti harganya naik karena pemerintah kekurangan dana," ujarnya.

Pengawas Lapangan SPBU Banyuasri, Komang Sukra Ambara Dana, mengatakan, sempat terjadi antrean panjang di SPBU Banyuasri akibat langkanya BBM jenis solar di SPBU yang lain, beberapa minggu yang lalu.

Selain itu, sebelum adanya kenaikan harga BBM ini, jatah solar juga sempat dibatasi, yakni hanya 8.000 liter per hari.

Namun sejak kenaikan harga BBM ini, kini pasokannya sudah bertambah menjadi 16 ribu liter.

"Solar di SPBU yang lain kosong. Jadi banyak sopir truk yang beli ke sini, jadi sempat terjadi penumpukan truk di SPBU kami.

Kiriman pasokak juga sempat dibatasi, tapi sekarang sudah normal. Kami dapat pasokan solar 16 ribu liter untuk solar dan 32 ton untuk pertalite, jadi tumpukan kendaraan sudah tidak ada. Sudah landai," tandasnya. 

Ini Alasan Presiden Joko Widodo dan Pemerintah Pusat 

Presiden Joko Widodo menyampaikan, bahwa pemerintah telah memutuskan untuk mengalihkan sebagian subsidi dari bahan bakar minyak (BBM) untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

Presiden Joko Widodo mengatakan, beberapa jenis BBM yang selama ini mendapatkan subsidi akan mengalami penyesuaian harga.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo, saat memberikan keterangan pers bersama para menteri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu, 3 September 2022.

"Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberi subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu.

Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit.

Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM, sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," ujar Presiden Joko Widodo.

Kepala Negara menuturkan bahwa pemerintah, telah berupaya untuk melindungi masyarakat dari kenaikan harga minyak dunia melalui subsidi BBM.

Namun, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat.

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN.

Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun, dan itu akan meningkat terus.

Dan lagi, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi," tutur Kepala Negara.

Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan yang lebih tepat sasaran, yaitu melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu.

"Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan," jelas Presiden Joko Widodo.

Selain BLT BBM, Presiden Joko Widodo melanjutkan, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk bantuan subsidi upah yang diberikan kepada pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.

"Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu," tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran sebesar 2 persen, dari dana transfer umum salah satunya untuk bantuan sektor transportasi.

"Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan.

Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran, subsidi harus lebih menguntungkan untuk masyarakat yang kurang mampu," tandas Presiden Joko Widodo. 

Pada kesempatan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan bahwa penyesuaian harga BBM yang mulai berlaku pada hari ini, 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.

"Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, kemudian Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter," jelas Menteri ESDM.

Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. (*)