Polisi Tembak Polisi
Pengacara Brigadir J Sebut Ada Upaya Pembebasan Ferdy Sambo CS, Singgung Komnas HAM dan Perempuan
Pengacara keluarga Brigadir J Johnson Panjaitan mengungkapkan ada upaya skenario pembebasan terhadap Irjen Ferdy Sambo beserta tersangka lainnya.
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM – Pengacara Brigadir J Sebut Ada Upaya Pembebasan Ferdy Sambo CS, Singguh Komnas HAM dan Perempuan
Pengacara keluarga Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat, Johnson Panjaitan mengungkapkan ada upaya skenario pembebasan terhadap Irjen Ferdy Sambo beserta tersangka lainnya.
Sebagai informasi, Polri menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Marut, Bripka RR dan Bharada E.
Menurut Johnson Panjaitan, adanya dugaan upaya terhadap Ferdy Sambo CS tersebut berdasarkan skenario Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang kembali menggulirkan isu pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J.
"Yang laporan pro justicia itu muncul dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan," ujar Johnson Panjaitan yang ditemui wartawan di Polda DIY, Senin 12 September 2022.
Ia pun menyoroti bagaimana obstruction of justice yang seharusnya diungkap ke publik masih ditutup-tutupi.
Johnson menyinggung proses sidang etik kepada sejumlah polisi yang terlibat obstruction of justice.
Baca juga: Bripka RR Ungkap Fakta Terbaru Kasus Ferdy Sambo, Tidak Ada Indikasi Pelecehan Brigadir J Pada PC
Menurutnya, proses yang terjadi sekarang masih belum transparan.
"Kode etik yang ditampilkan itu lagi-lagi nggak transparan menurut saya. Karena yang diperlihatkan adalah hanya soal sidang dan hukumannya.
Karena itu ini kan obstruction kan jauh lebih buruk dan berbahaya dibanding soal utamanya soal pembunuhan berencana karena ini menyangkut institusi dan kalian lihat yang terlibat banyak," ucap dia.
Menurutnya, sidang itu bukan soal hukuman saja, tetapi bagaimana reformasi di institusi Polri agar makin baik.
"Sayangnya transparansi dan akuntabel yang di ucap-ucap itu cuma menampilkan itu. Kita tidak hanya butuh hukuman yang berat untuk membersihkan karena ini bukan cuma soal pembersihan tapi soal reformasi institusinya," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan bagaimana pola-pola melakukan obstruction of justice yang berjaringan.
"Karena ini bukan oknum. Saya khawatir juga kalau bilang institusi tapi kalau jumlahnya 97 mau bilang bagaimana," ucap dia.
Johnson menyebut Brigjen Hendra adalah perwira yang paling bermasalah karena tekanan langsung ke keluarga Brigadir Yosua.
