Sponsored Content

Sepakati Ranperda Retribusi Tenaga Kerja Asing, Dewan Klungkung Minta SDM Lokal Diperhatikan

Sepakati Ranperda Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Dewan Klungkung Minta Pemkab Membangun SDM Lokal

Penulis: Eka Mita Suputra | Editor: Harun Ar Rasyid
TB/Istimewa
Semua fraksi di DPRD Klungkung dapat menerima dan menyetujui Ranperda tentang Restribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk ditetapkan menjadi Perda dalam sidang paripurna, Selasa (13/9/2022). 

SEMARAPURA,TRIBUNBALI- Semua fraksi di DPRD Klungkung dapat menerima dan menyetujui Ranperda tentang Restribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk ditetapkan menjadi Perda dalam sidang paripurna, Selasa 13 September 2022. 

Hanya saja sejumlah fraksi memberikan saran dan catatan terkait Ranperda tersebut.

Sidang ini dipimpin langsung Ketua DPRD, AA Gde Anom dan dihadiri Bupati, I Nyoman Suwirta. Sejumlah fraksi di DPRD Klungkung memberikan catatan dalam pandangan akhir fraksinya.

Seperti yang pandangan fraksi Partai Hanura yang disampaikan I Wayan Buda Parwata. Pihaknya mendorong perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan, untuk membangun sumber daya lokal untuk mampu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan tenaga kerja asing.

Semua fraksi di DPRD Klungkung dapat menerima dan menyetujui Ranperda tentang Restribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk ditetapkan menjadi Perda dalam sidang paripurna, Selasa (13/9/2022).
Semua fraksi di DPRD Klungkung dapat menerima dan menyetujui Ranperda tentang Restribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk ditetapkan menjadi Perda dalam sidang paripurna, Selasa (13/9/2022). (TB/Istimewa)

Termasuk juga mengintegrasikan program dengan perangkat daerah lainnya seperti dengan Dinas Pariwisata atau dengan asosasi pekerja pariwisata.

"Sehingga dengan demikian, perlindungan terhadap tenaga kerja lokal akan semakin nyata dan dengan tersedianya tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi,maka penggunaan tenaga kerja asing menjadi keterpaksaan," ungkap Wayan Buda Parwata.

Made Satria dari PDIP meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung melakukan pendataan secara Valid terhadap Tenaga kerja Asing yang ada di Kabupaten Klungkung dan melakukan pengawasan dan pengawalan yang ketat sehingga menimbulkan dampak positif baik untuk perusahaan maupun masyarakat sekitarnya dan ekonomi Daerah.

"Bukan justru membuang tenaga kerja lokal dan membawa teknologi usang dari luar negeri," tegasnya.

Made Jana dari Fraksi Persatuan Demokrat menegaskan, saat Perda ini sudah ditetapkan dan disahkan maka Pemerintah Kabupaten Klungkung sesegera mungkin melakukan sosialisasi kepada owner perusahaan yang diprediksi menggunakan tenaga asing.

" Sehingga pada waktunya pihak perusahaan lebih dini mnempersiapkan dokumen penting menyangkut pemanfaatan tenaga kerja asing," jelasnya.

Wayab Widiana dari Fraksi Gerindra, menyarankan sebelum pemberlakuannya perlu segera diadakan sosialisasi kepada para pemakai jasa/masyarakat agar tidak ada gejolak dalam pelaksanaa perda ini nantinya.

Sementara Wayah Mardana dari Fraksi Golkar, setelah perda disahkan agar segera disiapkan dengan peraturan bupati. Sehingga segala hal yang ada didalam Perda nanti dapat segera terealisasi sesuai tujuan dan fungsi perda ini dibuat.

"Disisi lain goal utama dari perda ini adalah untuk memeberikan landasan hukum dalam menggali pendapatan asli daerah serta dapat meningkatkan Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klungkung,"jelasnya.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, sepakat dengan dewan yakni perda ini bukan bermaksud untuk menggusur tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing. Justru tenaga kerja asing ini, wajib mendidik tenaga kerja lokal ini. Sehingga keahlian yang ditempati tenaga kerja asing ini, bisa juga kedepan diisi oleh tenaga kerja lokal. (mit)

 

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved