Berita Denpasar

Didakwa Lakukan Dugaan Korupsi LPD Ungasan Badung Rp 26 Miliar, Mantan Kepala LPD Ajukan Keberatan

Mantan kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Ngurah Sumaryana (62) secara da

Penulis: Putu Candra | Editor: Harun Ar Rasyid
TB/Istimewa
Mantan kepala LPD Desa Adat Ungasan, Ngurah Sumaryana menjalani sidang secara daring di Pengadilan Tipikor Denpasar. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Mantan kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Ngurah Sumaryana (62) telah menjalani sidang dakwaan secara daring di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Selasa, 20 September 2022.

Terdakwa kelahiran Ungasan Badung, 13 Desember 1959 ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait perkara dugaan korupsi di LPD yang pernah dipimpinnya dengan kerugian negara Rp 26 miliar lebih.

Terhadap dakwaan JPU, terdakwa Sumaryana melalui tim penasihat hukumnya dari kantor My Legal Partnership mengajukan eksepsi (keberatan).

"Kami mengajukan eksepsi, majelis hakim," ujar Gde Manik Yogiartha dkk kepada majelis hakim.

Mantan kepala LPD Desa Adat Ungasan, Ngurah Sumaryana menjalani sidang secara daring di Pengadilan Tipikor Denpasar.
Mantan kepala LPD Desa Adat Ungasan, Ngurah Sumaryana menjalani sidang secara daring di Pengadilan Tipikor Denpasar. (TB/Istimewa)

Dengan diajukan eksepsi, majelis hakim pimpinan Kony Hartanto memberikan waktu kepada tim penasihat hukum terdakwa untuk menyusun nota keberatan. Nota keberatan akan dibacakan pada sidang Senin, 26 September 2022.

Sementara itu JPU dalam surat dakwaan mendakwa Sumaryana dengan dakwaan subsidairitas. Dakwaan primair, perbuatan Sumaryana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Subsidair, Pasal 3 UU yang sama, lebih subsidair Pasal 8 UU yang sama, dan lebih subsidair lagi Pasal 9 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Diberitakan sebelumnya, Ngurah Sumaryana kala menjabat sebagai kepala LPD Desa Adat Ungasan diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan LPD dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Ditengarai dana LPD digunakan oleh Ngurah Sumaryana untuk kepentingan pribadi.

Modus yang dilakukannya adalah dengan cara memberikan kredit kepada nasabah yang bukan krama atau warga Desa Adat Ungasan. Ngurah Sumaryana juga melakukan pemecahan nilai kredit kepada nasabah untuk menghindari pemberian kredit melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Dalam perbuatannya, Ngurah Sumaryana melaporkan pengeluaran dana yang tidak sesuai dengan fisik dan harga perolehan atas investasi (pembelian aset). Melaporkan jumlah pengeluaran yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang dikeluarkan LPD. Membeli aset proyek perumahan secara global, namun dilaporkan pembeliannya secara satuan. Sehingga nilai pembelian lebih besar dari nilai aset.

Selain itu, Ngurah Sumaryana melakukan pengeluaran keuangan LPD untuk pembayaran investasi tanah di Desa Mertak Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang dilaporkan dibayar lunas, namun kenyataannya pembayaran tidak dilakukan secara lunas kepada penjual. Ngurah Sumaryana menggunakan dana LPD yang dikemas dalam bentuk pemberian kredit namun jaminan kredit ditarik kembali.

Akibat dari pengelolaan keuangan LPD yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Sumaryana sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 telah menyebabkan kekayaan terdakwa bertambah sebesar Rp. 6.231.965.633.

Pula perbuatan terdakwa juga memperkaya debitur LPD, yakni Junaidi Kasum sebesar Rp. 15.208.775.880, I Wayan Suena sebesar Rp. 4.338.785.450, Daniel Sahat Tua Sinaga sebesar Rp 800 juta, dan Herdin A. Fattah sebesar Rp. 293.700.000. Sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq keuangan daerah ca keuangan LPD Desa Adat Ungasan sebesar Rp. 26.872.526.963.

Penghitungan kerugian negara berdasarkan hasil laporan akuntan independen atas pemeriksaan investigasi laporan aliran dana investasi di Lombok dan pinjaman yang diberikan LPD Desa Adat Ungasan, Kuta Selatan, Badung Tahun 2017 Nomor: 00017/2.0746/LAUP/09/0254.1/1/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik K.Gunarsa. CAN

Foto dok:
1. Mantan kepala LPD Desa Adat Ungasan, Ngurah Sumaryana saat menjalani pelimpahan dari penyidik Polda Bali ke JPU Kejati Bali beberapa waktu lalu. (istimewa)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved