GERAM! Mahfud MD Sebut Dana Otsus Rp 1.000 Triliun ke Papua Sejak 2001 Tidak Sampai ke Rakyat!

TRIBUN-BALI.COM - Papua kini menjadi sorotan.

Bukan soal tambang emas, bukan pula soal KKB. 

Tetapi soal kasus korupsi, bahkan bisa dikatakan mega korupsi. 

Hal ini pun membuat Menko Polhukam, Mahfud MD merasa geram bukan main.

Khususnya saat ia menjelaskan bahwa dana otsus Papua sejak 2001, senilai Rp 1000,7 triliun tidak sampai ke rakyat, sehingga masyarakat Papua tetap miskin.

Baca juga: Gubernur Papua Lukas Enembe Main Judi Sebagai Bentuk Refreshing, Pengacara: Dia Pemimpin Ideal

Baca juga: Jalur Khusus Gubernur Papua Lukas Enembe dari Singapura ke Malaysia Diungkap, Benarkah?

Selain itu, kata Mahfud MD, dana otsus tersebut juga dikorupsi meski tidak semua.

“yang luar biasa itu dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu, selama otsus itu jumlahnya Rp 1000,7 triliun dan tidak jadi apa-apa.

Rakyatnya tetap miskin, marah kita ini, negara turunkan uang rakyatnya miskin seperti itu.

Rp 1000,7 triliun itu sejak 2001 ada UU Otsus,” sebut Mahfud MD, saat ditemui usai mengisi kuliah umum pada mahasiswa baru Pascasarjana di Universitas Islam Malang, Jumat (23/9) siang.

Sementara sejak kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe, dana Otsus senilai Rp 500 triliun lebih juga tidak sampai ke masyarakat, sehingga masyarakat Papua tetap miskin.

“sejak zaman pak Lukas Enembe Rp 500 triliun lebih, tidak jadi apa-apa juga, rakyatnya tetap miskin, pejabatnya foya-foya,” tegas Mahfud MD.

Ia juga menyebut meski sudah mendapat WTP selama tujuh kali, dari Kementerian Keuangan, namun potensi korupsi tetap terjadi melalui tidak ditransaksikan, kickback, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Mahfud MD juga menambahkan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Papua juga dilakukan pemerintah pusat, yakni proyek Kementerian PUPR.

“itu proyek PUPR pemerintah pusat, proyek PURP saya sudah cek, dari dana otsus situ banyak yang dikorupsi seperti ini, tentu tidak semuanya, tetapi banyak yang dikorupsi seperti ini, bayangkan Rp 1000,7 triliun,” ujarnya. (KOMPAS TV)

Ketua Harian Panitia Besar (PB), Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021, Yunus Wonda, menanggapi pernyataan Menkopolhukam, Mahfud MD, soal dugaan dana PON yang disalahgunakan Lukas Enembe.