Gaji 1.664 Guru PPPK Ditunggak 9 Bulan, Curhat ke Hotman Paris, Ini Kata Wali Kota Bandar Lampung

TRIBUN-BALI.COM, LAMPUNG – Gaji 1.664 Guru PPPK Ditunggak 9 Bulan, Curhat ke Hotmas Paris, Ini Kata Walkot Bandar Lampung.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana buka suara terkait 1.664 Guru PPPK yang gajinya masih ditunggak selama 9 bulan.

Sebelumnya, perwakilan Guru PPPK Bandar Lampung menyambangi kedai kopi milik pengacara kondang Hotman Paris Hutapea pada Senin 26 September 2022 yang berada di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta.

Mereka pun berkeluh kesah kepada Hotman Paris dimana gaji mereka selama 9 bulan masih ditunggak.

Selain mengaku belum mendapatkan gaji selama sembilan bulan sejak Desember 2021, para guru tersebut juga menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung telah menerima transfer dana sebesar Rp 43 miliar untuk pembayaran gaji.

Terkait dana yang disebut telah ditransfer oleh pemerintah pusat ini, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menampiknya. Menurut Eva, tidak ada dana sebesar Rp 43 miliar yang ditransfer sebagai pengalokasian pembayaran gaji guru PPPK itu.

"Gaji mereka (guru PPPK) yang sudah ditransfer oleh pemerintah pusat sebesar Rp43 miliar itu tidak benar," kata Eva di Bandar Lampung, Selasa 27 September 2022.

Eva menjabarkan, gaji guru PPPK ini dialokasikan dari APBD Kota Bandar Lampung. "Gaji PPPK dibebankan dalam APBD bukan dari pemerintah pusat," kata Eva.

Dinas Pendidikan Bandar Lampung Membantah Dalam permasalah gaji PPPK ini, APBD telah disusun pada Oktober 2021 lalu.

Baca juga: Guru PPPK Datangi Hotman Paris Tagih Soal Tunggakan Gaji, Bukan Mendikbud, DPR: Mereka sudah lelah

Sedangkan, pengangkatan berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari pemerintah pusat dilaksanakan pada Februari dan Maret 2022.

Di bulan itu, APBD 2022 Pemkot Bandar Lampung sudah berjalan, dan tidak bisa langsung direvisi untuk pengalokasian gaji guru PPPK.

"Sehingga untuk memasukan anggaran harus menunggu APBD perubahan," kata Eva.  

Eva menambahkan, Pemkot Bandar Lampung telah mengusulkan gaji guru PPPK sekitar Rp11 miliar dalam pembahasan APBD Perubahan 2022.

Eva mengatakan, pihaknya berharap guru PPPK bisa bersabar dan mengerti pokok masalah yang terjadi.

"Permasalahan gaji guru PPPK ini terjadi hampir di seluruh daerah," kata Eva.

Mendikbud Diomeli Anggota Komisi X DPR RI

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) RI, Nadiem Makarim dicecar soal rombong PPPK Guru Bandar Lampung yang mendatangi Hotman Paris.

Kedatangan para Guru PPPK Bandar Lampung ke kedai kopi milik pengacara kondang yang berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta itu untuk menagih gaji mereka.

Hal tersebut pun disampaikan oleh salah satu Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly saat Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Nadiem Makarim pada Senin 26 September 2022.

Dalam momen tersebut Andi meminta untuk memutarkan video dimana para Guru PPPk Bandar Lampung mendatangi kedai Kopi Jhonny.

Ia pun menyebut jika mereka lebih memilih mendatangi Hotman Paris ketimbang Nadiem Makarim atau pun Komisi X DPR RI karena lelah.

"Dan lain-lain itu, saya minta kesediaan kita semuanya untuk diputarkan video rombongan P3K yang hari ini datang ke Kopi Johny menuntut 9 bulan gajinya tidak dibayar."

"Kenapa mereka tidak ke Kopi Johny, kenapa mereka tidak ke Kementerian Menristek, kenapa tidak ke komisi X?"

"Artinya mereka sudah lelah saya minta itu. Kalo dipenuhi, kalau tidak dipenuhi cukup dipahami, terima kasih," ungkap Andi Muawiyah di depan Menteri Nadiem Makarim di pembukaan rapat.

Hotman Paris Ditangani Perwakilan dari 1.166 PPK Guru Bandar Lampung

Diberitakan sebelumnya, Hotman Paris didatangi perwakilan dari 1.166 PPPK guru Bandar Lampung.

Mereka mengeluh belum menerima gaji beberapa bulan.

Hal tersebut diunggah Hotman Paris dalam Instagram @hotmanparishutapea pada Senin 26 September 2022.

Dalam unggahan tersebut Hotman Paris mengimbau agar kasus ini diteruskan pada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, hingga Komisi X.

Hotman juga berharap KPK memeriksa kasus ini.

Baca juga: Polisi, Guru Honor dan PNS yang Namanya Dicatut Parpol di Karangasem Capai Ratusan Orang

Terakhir, Hotman meminta agar guru tak dipecat oleh Walikota.

Tak disangka setelah para pegawai ini melapor ke Hotman Paris, pembahasan ini sampai ke meja DPR RI dan Nadiem Makarim.

Respon dari Itjen Kemendagri

Lebih lanjut, atas unggah itu, kabar ini juga ditanggapi oleh Irjen Kementerian Dalam Negeri, Tumonggi Siregar terkait dengan adanya 1.166 Guru PPK yang belum menerima gaji selama 9 bulan.

Menurut Kemendagri untuk membayar tunggakan gaji guru PPPK tersebut, pihaknya harus menyiapkan dana sekitar Rp 6 miliar sebelumnya.

Bahkan, Tumonggi Siregar menjelaskan hal ini akan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri.

"Ini akan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri mungkin untuk Walikota bagaimana menyikapi ini. Ini juga jadi bahan evaluasi," jelas Tumonggi Siregar dikutip dari postingan @hotmanparisofficial.

Selain itu, Tumonggi meminta Instansi terkait di Kabupaten atau Kota untuk menanggapinya dan menjadi sebagai bahan evaluasi.

“Hal-hal seperti ini mungkin bagaiaman kabupaten dan kota bagaimana menyikapinya nanti, ini juga akan menjadi bahan evaluasi,” jelasnya.

“Kita minta juga pemerintah provinsi untuk kalua bisa mempercepat evaluasinya,” sambungnya.

Selain disinggung soal PPPK yang belum digaji, Nadiem Makarim juga didesak oleh Komisi X untuk menjelaskan tentang 400 orang tim bayangan.

Diketahui, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengungkapkan dirinya memiliki tim yang membantu merumuskan produk kebijakan Kemendikbud Ristek.

Tim tersebut, kata Nadiem Makarim, berjumlah 400 orang yang bekerja sebagai product manager, software engineer, dan data scientist.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dan di Kompas.com.