Menteri Teten Ajak Talenta Kreatif Kelola Potensi Ekonomi Digital di Tanah Air

Bukan cuma itu, evolusi UMKM juga penting dalam upaya menaikkan target persentase kewirausahaan, yang saat ini baru 3,47 persen dari total UMKM 64,2 juta. Bahkan sekitar 60 persen di antaranya masih menjadi ekonomi subsisten. 

“Minimum bisa menjadi negara maju harus 4 persen, rata-rata negara maju itu persentasenya mencapai 12-14 persen. Singapura saja sudah 8,6 persen, Malaysia dan Thailand di atas 4 persen. Makanya kita punya program kewirausahaan, di mana angkanya kita perlu menambah 1 juta wirausaha baru sampai 2024,” kata MenKopUKM. 

Baca juga: Pelaku UKM Turut Terdampak Kenaikan BBM, Menteri Teten Usulkan Dua Program Bantuan

Terakhir, target digitalisasi tahun 2024, diharapkan 30 juta UMKM sudah onboarding ke layanan digital, yang saat ini baru mencapai 20,5 juta. 

“Sudah banyak aplikasi-aplikasi baru yang bagus dan memberikan ruang bagi UMKM yang tidak bisa mengakses digital, maka dibantu ke market yang lebih besar lagi. Saya kira ini cukup positif. KemenKopUKM pun sudah dua kali menyelenggarakan ajang Pahlawan Digital 2020, yang tujuannya untuk mengembangkan inisiatif baru,” paparnya.

Pengembangan Startup

Sementara itu, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali Dadang Hermawan menambahkan, ia berkolaborasi dengan berbagai pihak, serta melakukan hilirisasi dalam bidang teknologi, salah satunya pengembangan startup. 

“Jumlah mahasiswa kami ada sekitar 6 ribu orang. Lebih dari 70 persen dari Bali, dan sekitar 30 persennya di luar Indonesia, seperti Jepang, Jerman, dan sebagian lainnya dari Timur Leste,” katanya.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menambahkan, bisnis startup di Indonesia berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun belakangan. Meski demikian, ada sejumlah permasalahan yang dihadapi perusahaan rintisan tersebut.

Berdasarkan hasil riset Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (MIKTI) pada tahun 2021, sebanyak 34,1 persen persoalan utama adalah modal. 

Sebesar 13,3 persen mengalami masalah regulasi, dan 12,9 persen menghadapi masalah pasar, sebanyak 12,3 persen startup di Indonesia memiliki masalah strategi, 18,7 persen menyatakan akses sumber daya manusia (SDM) menjadi permasalahan utama mereka, dan 8,8 persen memiliki masalah terkait fasilitas.

“Berdasarkan hasil riset tersebut, program Peningkatan Kapasitas Startup tahun 2022 menjadi salah satu upaya Pemerintah melalui KemenKopUKM, dalam membantu pembinaan dan pengembangan startup di Indonesia yang melibatkan Lembaga Inkubator di daerah sebagai mitra dalam implementasi programnya,” kata Azizah.

Baca juga: PT KBI Integrasikan 3 ISO Untuk Efisiensi Proses Bisnis, Inilah Beragam Manfaatnya

Menindaklanjuti arahan MenKopUKM pada Rapat Koordinasi Bidang Koperasi dan UMKM tahun 2021 yang lalu di Yogyakarta, ada tujuh target KemenKopUKM di tahun 2024, meliputi peningkatan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 65 persen, peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB menjadi 5,5 persen, dan peningkatan kontribusi ekspor UMKM menjadi 17 persen.

Selain itu menargetkan akan melahirkan 3500 startup berbasis teknologi dan informasi, melahirkan 500 koperasi modern, menjadikan lebih dari 10 juta usaha mikro bertransformasi ke sektor formal, dan peningkatan rasio kewirausahaan menjadi 4 persen.

Lalu, dengan terbitnya Perpres Nomor 2 Tahun 2022, tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, Peraturan ini bertujuan untuk melahirkan sebanyak-banyaknya wirausaha muda yang produktif dan kreatif, menghasilkan UMKM Indonesia yang inovatif, kompetitif, siap dan tangguh baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri untuk menyiapkan Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045.

Adapun rangkaian dari pada program Peningkatan Kapasitas Startup tahun 2022 ini meliputi, Kurasi Lembaga Inkubator, Seleksi Tenant, Bootcamp, Coaching Clinic, Workshop, Mentoring dan Monitoring, serta Demoday.