Berita Denpasar

DPRD Bali Adakan Rapat Paripurna ke-23, Singgung Desa Penghasil Devisa di Bali

DPRD Bali Adakan Rapat Paripurna ke-23, Singgung Desa Penghasil Devisa di Bali

ist
DPRD Bali gelar rapat pendapat akhir dan rekomendasi DPRD terhadap Raperda tentang anggaran dan belanja daerah semesta berencana Provinsi Bali 2023 yang dikemas dalam Rapat Paripurna ke-38 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 DPRD Bali, Selasa 22 November 2022. 

TRIBUN BALI.COM, DENPASAR - DPRD Bali gelar rapat pendapat akhir dan rekomendasi DPRD terhadap Raperda tentang anggaran dan belanja daerah semesta berencana Provinsi Bali 2023 yang dikemas dalam Rapat Paripurna ke-38 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 DPRD Bali, Selasa 22 November 2022. 

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, dan dihadiri oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster beserta Wakil Gubernur, Tjok Ace. Beserta seluruh anggota DPRD dan pimpinan eksekutif di lingkungan Pemprov Bali.

Pendapat akhir dan rekomendasi tersebut dibacakan oleh Koordinator Pembahasan Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, Drs. Gede Kusuma Putra. Disebutkan RAPBD pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk mewujudkan visi misi Kepala Daerah yang berujung pada keinginan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya.

“Raperda tentang APBD SB Provinsi Bali T.A 2023 merupakan arah kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang menjadi dasar dalam mengoptimalisasikan kewenangan dan tugas pemerintahan. Utamanya melaksanakan Visi Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2018-2023 “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru,” jelasnya.

Dimana Penyusunan APBD SB Provinsi Bali T.A 2023 adalah Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah, yang tahapannya dimulai dari Penyusunan RKPD.  Penyusunan KUA dan PPAS; sampai pada Penyusunan Raperda tentang APBD Semesta Berencana, dan  Penyusunan Rapergub tentang Penjabaran APBD Semesta  Berencana.

“Terhadap usulan penambahan kegiatan dan sub kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD T.A 2023 dan KUA PPAS T.A 2023, yang bersumber dari DAK dan PAD sebesar Rp. 507.950.402.740 dialokasikan untuk kegiatan kegiatan sebagaimana mestinya dalam APBD T.A 2023 pada prinsipnya disetujui,” imbuh Gede Kusuma Putra.

Alokasi Anggaran Belanja untuk pembangunan di Tahun Anggaran 2023 diprioritaskan untuk anggaran program yang memenuhi kebutuhan wajib sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-Undangan. Bidang-bidang prioritas tersebut meliputi, Pangan, Sandang dan Papan dengan anggaran sebesar  Rp 171,778 miliar atau 2,38 persen dari total belanja daerah.  

Sementara terdapat Sembilan rekomendasi yang disampaikan, yakni guna menghindari bencana alam yang berulang, Dewan mendorong sekaligus mendukung Pemerintah Provinsi untuk lebih ekstra dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan hutan hutan yang ada.

“Fakta sudah sama sama kita tahu bahwa batang kayu yang hanyut adalah akibat ulah pembalakan liar hutan,” bebernya.  

Ketahanan pangan dan Pengendalian inflasi untuk tetap menjadi perhatian kita bersama mengingat perekonomian dunia termasuk regional yang belum betul betul pulih sebagai dampak pandemi covid 19.

Adanya wilayah/kawasan ataupun desa desa di Bali yang menghasilkan produk produk yang mempunyai  potensi besar (bahkan sudah) untuk diekspor. Disatu sisi sementara keberadaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang merupakan amanat UU RI Nomor 2/209 guna mendorong pertumbuhan ekspor indonesia melalui Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi.

“Karenanya kami mendorong Saudara Gubernur (melalui OPD terkait) untuk mengcreate DESA DESA DEVISA di masa masa mendatang guna bersinergi dengan desa desa wisata yang sudah ada dan terus bertumbuh di seluruh pelosok wilayah Bali,” tandas Kusuma Putra.

Dewan mendorong Pemprov Bali untuk segera melakukan kajian yang komprehensif guna melakukan reformasi bantuan subak dan desa adat.  Sehingga efektivitas dan rasa keadilan terpenuhi. Mendorong sekaligus mendukung segala upaya dan langkah langkah kreatif inovatif Saudara Gubernur dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.  

Berkenan dengan beroperasinya Bus Trans Metro Dewata yang melayani masyarakat Bali, perlu dilakukan pengkajian kembali untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaanya.  Mendorong dan mendukung Pemerintah Provinsi  untuk memperjuangkan tenaga tenaga kontrak seperti sopir, tukang kebun, cleaning service dan satpam di Kementerian PAN RB untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Dewan mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan atensi dan menyuarakan kepada semua rumah sakit di seluruh Bali dalam proses pelayanan kepada pasien agar mengedepankan penanganan ketimbang proses administrasi. Serta Dewan mendorong Saudara Gubernur untuk secepatnya merealisasikan kemandirian energi untuk Bali guna tercapainya Bali yang Go Clean dan Go Green. (*) 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved