G20 di Bali

Tahura Mangrove Bali Belum Dibuka ke Umum, Masih Digunakan untuk Kunjungan Tamu Pemerintah

Tahura Mangrove Ngurah Rai Bali masih digunakan untuk kunjungan terbatas oleh tamu-tamu pemerintah, secara formal

Biro Pers Sekretariat Presiden
Tahura Ngurah Rai Bali - Tahura Mangrove Bali Belum Dibuka ke Umum, Masih Digunakan untuk Kunjungan Tamu Pemerintah 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Taman Hutan Raya (Tahura) Mangrove Ngurah Rai Bali telah usai digunakan untuk kegiatan KTT G20.

Hingga kini areal Mangrove tersebut masih dalam fase penjagaan, keamanan dan pemeliharaan.

Hal tersebut diungkapkan Ketut Subandi selaku Kasi Perlindungan UPT Dinas Kehutanan Provinsi Bali, Rabu 23 November 2022.

“Karena aset sarana dan prasarana (sapras) G20 yang membangun adalah Kementerian PUPR maka areal G20 mangrove masih dalam menjaga keamanan dan pemeliharaan,” jelasnya.

Baca juga: Usai Hadiri Kegiatan di Tahura Mangrove, Joe Biden Tinggalkan Bali Melalui Bandara Ngurah Rai

Maka dari itu, Subandi mengatakan, untuk sementara Tahura Mangrove di Bali masih digunakan untuk kunjungan terbatas oleh tamu-tamu pemerintah, secara formal.

Dan belum dibuka untuk umum.

“Untuk masyarakat belum dibuka secara umum. Nanti setelah aset tersebut diserahkan kepada Pemprov Bali, baru dibuatkan skema kunjungan secara umum (sesuai peraturan yang ada),” imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah sendiri telah menggelontorkan dana Rp 105 miliar untuk pembenahan pembangunan di Tahura Mangrove.

Selain itu juga pemerintah telah melakukan pembenahan pada tracking mangrove yang diperkirakan akan selesai pada akhir November 2022.

Seusai KTT G20 ini mangrove belum dipastikan dapat dibuka untuk masyarakat umum.

“Kita masih tetap menunggu keputusan pimpinan dalam hal ini Gubernur Bali. Jadi akan ada mekanisme nanti setelah ini konstruksi oleh Kementerian PUPR akan ada mekanisme hibah. Mana yang dihibahkan ke Pak Gubernur mana yang akan dihibahkan ke Kementerian Kehutanan. Setelah ada mekanisme hibah, baru bisa disampaikan kepada masyarakat seperti apa, setelah pelaksanaan seperti apa setelah ada mekanisme hibah itu karena itu menyangkut kebijakan umum,” kata Kepala Satuan Tugas Polisi Kehutanan Provinsi Bali, Agus Santoso.

Hingga kini aset seusai KTT G20 yang pengelolaannya sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Bali oleh pemerintah pusat adalah Gedung VVIP Internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan manfaat langsung yang diterima Bali setelah KTT G20 berlangsung, yakni memperoleh pembangunan infrastruktur atau sarana-prasarana dengan total anggaran lebih dari Rp 800 miliar dari APBN.

“Tidak saja berfungsi untuk mendukung acara Presidensi G20, tetapi bermanfaat untuk meningkatkan kualitas Bali sebagai destinasi utama wisata dunia. Manfaat langsung untuk percepatan pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali, pasca pandemi Covid-19,” ucap Koster.(*).

Kumpulan Artikel Bali

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved