UMP Bali

UMP Bali Naik 7,81 Persen, UMK Karangasem Naik 6,1 Persen

UMK 2023 Karangasem diperkirakan naik sebesar Rp 158.202, jika UMP mengalami kenaikan, praktis UMK di daerah juga naik

Kompas.com
Ilustrasi uang - UMP Bali Naik 7,81 Persen, UMK Karangasem Naik 6,1 Persen 

TRIBUN-BALI.COM, AMLAPURA - Upah Minimun Kabupaten ( UMK) 2023 Karangasem diperkirakan naik sebesar Rp 158.202 atau 6,1 persen dari UMK 2022 Rp 2.555.470 per bulan, sehingga menjadi Rp 2.713.672.

Ini sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 Bali yang rencananya akan disahkan pada Senin 28 November 2022 ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaketrans) Karangasem, I Ketut Kanginan Subandi, mengungkapkan, UMK di Karangasem akan disamakan dengan besaran UMP 2023 Bali.

"Selasa (29 November 2022) rencana akan dikoordinasikan dengan serikat pekerja dan dewan pengupahn. Kami sempat berkomunikasi dengan serikat pekerja, dan mereka menerima jika UMK disamakaan dengan UMP," kata Kanginan, Minggu 27 November 2022 kemarin.

Baca juga: Akhirnya Setuju Naik 7,81 Persen, SPSI: UMP Bali 2023 Pakpok

Selain itu, kata Kanginan Subandi, sesuai regulasi UMK memang tak boleh lebih kecil daripada UMP.

Angka Rp 2.713.672, kata dia, adalah cocok untuk UMK Karangasem'> UMK Karangasem,karena sejumlah barang kebutuhan mengalami kenaikan harga akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

"Angka ini nantinya akan kita usulkan ke Bupati Karangasem untuk ditetapkan. Nominal UMK ini mungkin bisa dijangkau oleh perusahaan pasca pandemi Covid. Semoga perekonomian kembali baik," harapnya.

Untuk diketahui, dari total sekitar 4.690 perusahaan di Karangasem, sebagian belum bisa menerapkn UMK yang berlaku.

Perusahaan yang tak terapkan UMK disebabkan tak miliki keuangan yang cukup.

Sebagian yang tidak menerapkan UMK ialah usaha kecil menengah,meskipetugas sudah lakukan sosialisasi ke mereka.

Sementara itu, serikat buruh di Jembrana menuntut agar pemerintah setempat menerapkan kenaikan UMK maksimal, yakni 10 persen atau paling rendah 7 persen sesuai pembahasan UMP Bali).

"Kita memang belum ada pembahasan mengenai UMK. Belum ada informasi juga," kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Jembrana, Sukirman saat dikonfirmasi Minggu 27 November 2022.

Meskipun begitu, kata dia, mengacu peraturan menteri (permen) terbaru dan adanya kenaikan harga BBM pada awal September lalu, serikat buruh menuntut agar pemerintah mengambil kebijakan yang prorakyat.

Pihaknya menuntut adanya kenaikan UMK Jembrana sebesar 10 persen dari UMK 2021 lalu yang nilainya sebesar Rp 2.563.363,76.

" UMK agar disesuaikan dengan kondisi saat ini. Apalagi ada kenaikan BBM, kebutuhan masyarakat juga naik," tegasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved